Sinergi Penguatan Perlindungan Anak di Kepri

0
143
Foto bersama setelah rapat koordinasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk (DP3AKBP2) Provinsi Kepulauan Riau, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kepri melakukan rapat koordinasi untuk memperkuat perlindungan anak di Kepri untuk tahun 2019. Di tengah defisit anggaran yang dialami Pemprov Kepri berdampak pada anggaran, program dan kegiatan yang dilakukan ketiga lembaga tersebut sepanjang tahun 2019. Untuk mensiasati hal tersebut, ketiga lembaga sepakat melakukan kegiatan bersama dan saling koordinasi sehingga upaya penguatan perlindungan anak masih bisa dilakukan.
Rapat koordinasi ini dipimpin Kepala DP3AKBP2 Provinsi Kepri Misni, Ketua KPPAD Kepri Erry Syahrial dan semua komisioner KPPAD, Ketua P2TP2A Kepri Herman, Kabid PP Ahmad Husaini dan bagian keuangan di Dompak, Tanjungpinang, (10/1/2019) lalu. Komisioner KPPAD Kepri yang hadir Titi Sulastri, Marlia Sari Dewi dan Mahmud Syaltut.
Untuk KPPAD Kepri sendiri tahun 2019 ini hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp800 juta. Anggaran tersebut cukup untuk membayar gaji komisioner dan staf, sewa gedung, dan opersional kantor dan untuk 1-2 kegiatan. Kondisi ini harus disiasati dengan kegiatan bersama antara stakeholder perlindungan anak yang ada di Pemprov Kepri khususnya di tiga lembaga tersebut. Beberapa tahun terakhir, kondisi anggaran KPPAD Kepri terus mengalami penurunan akibat defisit anggaran. Kondisi yang sama dialami oleh komisi yang lainnya di Kepri termasuk dinas terkait.
‘’Untuk memaksimalkan pengawasan dan perlindungan anak di Kepri maka anggaran harus diperkuat lagi kedepannya,’’ harap Erry Syahrial.
Dijelaskan Erry, kondisi Kepri yang berada di perbatasan dan terdiri dari ribuan pulau dengan penyebaran penduduk yang tidak merata membuat permasalahan anak di Kepri sangat komplek dan perlu penanganan serius dari pemerintah. Banyak kasus anak yang perlu mendapatkan penanganan dan pengawasan KPPAD mulai dari advokasi, mediasi, telaah, kajian, evaluasi dan rujukan kepada lembaga terkait.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here