Membawa Isu Anak dalam Ranah Politik

0
143

Oleh Erry Syahrial, SPd,MPdI

Ketua KPPAD Provinsi Kepri, Ketua  KPAID se-Indonesia

Politik dan anak merupakan dua kata yang jarang ketemu. Keduanya sangat jauh dan jarang sekali disandingkan. Politik adalah dunia bagi orang-orang dewasa, sebagai sarana mencapai tujuan dan mencari kekuasaan. Politik didasari kepentingan. Anak belum mengenal apa itu politik dan tidak bisa berpolitik untuk mencapai tujuannya. Bila ia perlu sesuatu, anak tinggal meminta kepada orangtua, guru, pemerintah atau pihak yang mempunyai kewajiban untuk itu.

Anak tidak perlu berpolitik, karena memang tidak punya hak politik. Anak baru diberi hak politik atau boleh berpolitik ketika umurnya sudah lebih dari 17 tahun (defenisi anak 18 tahun ke bawah). Justru merupakan pelanggaran bila anak di bawah 17 tahun dipaksa berpolitik, dimobilisasi untuk kepentingan politik seperti ikut kampanye. Selain melanggar Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 dan peraturan lain terkait dengan penyelenggaran dan pengawasan pemilu, juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

Meski demikian, anak dan orang-orang dewasa yang memperjuangkan anak membutuhkan politik, partai politik, orang yang berkuasa atau diberi kepercayaan secara politik, lembaga-lembaga politik yang ada. Merekalah yang semestinya memperjuangkan kepentingan anak. Tanpa politik dan partai politik, isu-isu anak sangat sulit perjuangkan sehingga permasalahan anak terus bertambah banyak dan kompleks. Adanya komitmen politik membuat isu anak tidak sekadar menjadi pemanis saat musim jual kecap.

Isu-isu anak yang menjadi PR besar bangsa ini ke depan adalah belum sejahteranya anak-anak Indonesia. Masih banyak anak belum mendapatkan hak-hak dasarnya seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak pengasuhan yang layak, anak-anak terlantar,  masih banyaknya pekerja anak, menjamurnya pernikahan usia anak, semakin banyaknya anak yang melakukan tindak pidana, semakin banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual, rentannya anak terjerat narkoba dan zat aditif,  dan lain sebagainya.

Yang dibutuhkan anak bukanlah politiknya, tapi hasil dari perjuangan politik yang dilakukan, yaitu terpenuhinya hak-hak anak dengan baik, bisa sekolah gratis,  mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, mendapatkan hak sosialnya, hak bermain, terciptanya lingkungan kota yang ramah anak dan sebagainya. Serta semakin berkurangnya permasalahan –permasalahan anak  baik di ruang domestik dan di ruang publik dengan kebijakan,  penanggaran, dan program yang dirasakan langsung oleh anak.

Bicara isu anak berbeda dengan bicara isu gender.  Isu gender sangat bermuatan politis dan terkait dengan kekuasaan. Untuk memperjuangkan kaum perempuan, harus perempuan sendiri yang ikut berpolitik. Kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif merupakan bentuk bargaining position perempuan di arena politik praktis. Jumlah perempuan tidak bisa dinafikkan dan berpengaruh secara politik dengan semakin menguatnya isu gender.

Bagaimana dengan anak? Usai isu gender diperjuangkan dan diterima , isu yang selanjutnya menghangat di negeri ini adalah isu anak dengan pengarusutamaan hak anak  (PUHA). Namun berbeda dengan isu gender, isu anak dianggap kurang ‘’seksi’’ sehingga banyak yang tidak tertarik dan kurang mendapat perhatian, apalagi sokongan.

Ada yang menganggap anak tidak penting atau kurang penting sehingga dikalahkan dengan isu-isu lainnya. Namun mengingat besarnya sumber dana yang kait mengkait dengan isu tersebut, isu tersebut tetap mendapat prioritas utama para pengambil kebijakan. Uang dan pundi-pundi yang bisa digerus menjadi motivasi terselubung bagaimana isu tersebut diteriakan dan diperjuangkan.

Banyak alasan sebenarnya yang membuat isu anak jauh lebih penting. Isu anak menyangkut hampir semua aspek dengan cakupan yang sangat luas. Melibatkan banyak lembaga terkait dan sektor. Jumlah populasi anak juga signifikan yaitu 33 persen hingga 34 persen dari total jumlah penduduk. Dan yang tidak kalah penting adalah permasalahan anak menyangkut masa depan bangsa. Pengabaian masalah anak saat ini, berarti mengabaikan eksistensi bangsa ini kedepan yang bisa menyebabkan runtuhnya bangsa dan bubarnya NKRI.

Dalam satu keluarga pun, faktor anak  merupakan satu alasan kuat kenapa orangtua harus capek-capek bekerja banting tulang. Jawabannya sangat sederhana, demi anak agar lebih baik lagi kehidupannya dibandingkan orangtuanya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jawaban tersebut bisa digeneralisasi bahwa pemimpin negara ini mau capek-capek membenahi negara ini untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Kita tidak mau generasi yang akan datang lebih buruk lagi sehingga negara ini tambah hancur. Generasi milenial yang ada saat ini merupakan bentukan generasi sebelumnya. Dan generasi mendatang produk kita  memperlakukan anak-anak kita saat ini.

Dari sekian banyak keutamaan isu anak, hanya satu kelemahan, yaitu tidak adanya dukungan politik dari anak itu sendiri. Kalaupun ada yang punya hak suara ketika sudah 17 tahun, mereka hanya sebagai pemilih, buka calon legislatif atau calon pimpinan yang bertarung. Syukur-syukur pemilih pemula bisa melihat calon yang pro kepentingan anak yang demikian banyak harus diperjuangkan.

Karena memang anak tidak mempunyai hak suara sehingga aspirasi anak kadang-kadang dianggap tidak ada. Jumlah anak yang besar tersebut seolah senyap dan hilang (silent majority) dalam hiruk pikuk politik yang menerapkan sitem one man one vote. Jumlah anak yang sepertiga jumlah penduduk tersebut dianggap tidak punya nilai secara politik. Mungkin dianggap nol besar bagi  politikus yang berhasil menjadi pemangku kebijakan (stake holder) dan pengambil keputusan (decession maker) meski jumlahnya puluhan juta jiwa.

 

Tergerus di Legislatif

Hitung-hitungan politik seperti ini tentu akan merugikan anak dan memperlemah perjuangan isu-isu anak kedepan. Apalagi perpolitikan dibangun atas dasar suara dan kepentingan. Suara siapa yang lebih banyak dan kepentingan siapa yang lebih kuat itulah yang akan jadi.  Bila tidak dibangun pemahaman yang baik dan tepat tentang anak dan kepentingan anak, tentu isu-isu anak semakin lama semaskin tergerus. Tergusur dari pembahasan lembaga perwakilan rakyak, kurang mendapatkan perhatian dari jajaran eksekutif karena programnya tidak didukung oleh legislatif.

Bila tidak diberi pemahaman soal anak yang baik dan tepat, mungkin beberapa isu anak tetap mendapatkan perhatian, tapi dari jauh dari substansi kepentingan terbaik bagi anak. Yang ada mungkin kepentingan terbaik bagi pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan anak. Lahirnya perda tentang anak yang meng-copy paste perda dari daerah lain tanpa memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dengan segala potensi dan permasalahannya merupakan bukti bahwa para wakil rakyak kita belum berspektif anak. Ruh perlindungan anaknya kurang terlihat dari produk legislasi yang dihasilkan.

Sebenarnya kalau mau jujur, menjual isu anak dalam pemilu legislatif dan pemilukada seperti yang dilakukan banyak calon bukan tidak memberikan dampak apa-apa. Justru sebaliknya. Meski anak tidak mempunyai hak suara dalam sistem demokrasi kita, namun suara orangtua mereka itulah taruhannya.

Di tengah kondisi masyarakat yang miskin, belum sejahtera sehingga hak-hak anak menjadi tergadai, maka mengangkat isu anak memberikan angin segar bagi orang tua. Orangtua yang mempunyai hak suara berharap ada perubahan dan harapan kehidupan yang lebih baik dengan memperhatikan hak-hak anak-anak mereka yang bakal dipenuhi calon penguasa dan pengambil kebijakan.

Semakin banyak isu anak yang diangkat ke dunia politik, perhatian pemerintah dan pengambil kebijakan tentu semakin besar pada anak. Pada akhirnya kondisi anak-anak baik di tingkat nasional maupun di daerah akan semakin baik.  Namun ingat sekali lagi, bukan sekadar janji kosong, tapi benar-benar direalisasikan. Rakyak sudah semakin pintar dalam memilih.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here