Permasalahan Anak di Batam Masih Didominasi Kasus Hak Asuh dan Penelantaran

0
265
Ruang tunggu di Pengadilan Agama Batam. Penggugat dan Tergugat perceraian antri menunggu jadwal sidang. Foto Erry Syahrial

BATAM- Tingginya angka perceraian yang terjadi di Kota Batam dan karateristik Batam sebagai daerah perbatasan dan kota industri memberikan dampak terhadap bentuk permasalahan anak yang terjadi selama ini. Bentuk kasus dan permasalahan anak yang terjadi adalah mengenai hak asuh anak dan penelantaran anak.

Hal tersebut terlihat dari data kasus anak yang diadukan masyarakat Batam ke Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2018.

Ketua KPPAD Provinsi Kepri Erry Syahrial mengungkapkan, diantara kasus anak yang menonjol yang terjadi di Batam selama tahun 2018 adalah hak asuh sebanyak 24 kasus, dengan jumlah korban mencapai 16 laki-laki dan 14 perempuan. Sementara di daerah lain di Kepri masalah hak asuh yang diadukan ke KPPAD Kepri hanya 6 kasus di Tanjungpinang dengan jumlah anak yang jadi rebutan adalah 8 anak.

‘’Kasus hak asuh ini terjadi sebagai akibat rebutan pengasuhan anak orangtua yang bercerai di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Yang banyak terjadi di pengadilan agama,’’ terang Erry yang didampingi Waki Ketua KPPAD Kepri Titi Sulastri, dan komisioner Marlia Sari Dewi dan Mahmud Syaltut.

BAJA JUGA :   Modusnya Jalan-jalan, Ujung-ujungnya Dicabuli Paksa

Namun tidak semua konflik kedua orangtua yang bercerai  serta merta berdampak pada rebutan pengasuhan anak. Masih banyak pasangan yang tidak memperebutkan atau merpermasalahkan hak asuh jatuh kepada siapa. Biasanya hak asuh jatuh kepada pihak istri, apalagi bagi anak yang berusia di bawah 12 tahun.

‘’Sebaiknya hak asuh tidak diperebutkan orangtua, apalagi sampai timbul konflik ketegangan yang berdampak pada psikologis anak. Sebaiknya bisa diasuh bersama meski sudah bercerai, atau ketika diasuh oleh ibu, akses komunikasi dibuka kepada pihak ayah dan kewajiban nafkah kepada anak dilaksanakan,’’ jelas Erry.

Dampak lain dari tingginya perceraian di Batam adalah tingginya kasus penelantaran anak. Anak menjadi terlantar karena ketika sudah bercerai, pihak ayah tidak lagi melaksanakan kewajibannya menafkahi anak. Jika pun ada nafkah yang diberikan, tapi  kurang sehingga menyebabkan anak tidak dapat memenuhi hak dasarnya seperti biaya hidup, sekolah dan lainnya.

BAJA JUGA :   Astaga, Perempuan Lajang Cabuli 5 Anak Tetangganya

Untuk data kasus perceraian yang terjadi di Batam, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Batam, jumlah gugatan cerai di Batam selama tahun 2018 mencapai 2.000 lebih. Didominasi kasus kasus cerai gugat, atau pihak istri yang mengajukan. Lainnya adalah kasus hak asuh anak atau hadhonah dan harta gono-gini.

Lebih lanjut Erry menjelaskan, tidak saja penelantaran secara materi, sering kali juga terjadi penelantaran dalam bentuk psikis dan pengabaian karena tidak lagi bertemu atau akses bertemu salah satu orangtua menjadi kurang. ‘’Padahal untuk tumbuh kembang anak, butuh perhatian dan kasih sayang kedua orangtuanya, meski telah bercerai,’’ sebut Erry.

Tingginya kasus penelantaran anak di Batam juga disumbang oleh Batam sebagai daerah perbatasan dan kota industri. Bentuk penelantaran yang sering terjadi adalah meninggalkan anak tanpa kurang pengawasan, misalnya saat  siibu pergi bekerja ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, anak masih perhatian dan pengaswasan ditinggalkan di Batam. Akibatnya, diantara anak ini ada yang jadi korban dan pelaku tindak pidana sehingga berimbas pada kasus lainnya yaitu Anak Berhadapan Hukum (ABH).

BAJA JUGA :   Modus Membawa Korban Kemana-mana dan Akui Sebagai Anak Kandung

Sebagai dampak dari kota industri, bentuk penelantaran yang juga terjadi berkali-kali di Batam adalah penelantaran bayi berupa membuang  janin, membuang bayi yang baru dilahirkan, menitipkan bayinya kepada orang lain tapi diambil kembali dan ada yang menyuruh oranglain mengadopsi bayinya baik secara legal maupun ilegal.

‘’Kita sering dapat laporan dan temuan kasus seperti ini. Terhadap kasus seperti ini kita awasi, memastikan korban anak mendapatkan pengasuhan, tidak ditelantarkan lagi, mencarikan pengasuhan alternatif di lembaga seperti panti asuhan, dan mengawasi proses adobsi bayi atau anak yang jadi korban penelantaran ini,’’ papar Erry . *

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here