Permasalahan Hak Dasar Anak Masih Ditemui di Kepri

0
172
Siswa-siswi menuju gedung SD 010 Batamkota untuk mendapatkan hak pendidikan. Foto:erry syahrial

TANJUNGPINANG- Kasus dan permasalahan anak terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar anak masih menjadi permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut terlihat dari kasus dan permasalahan  anak yang diadukan dan diadvokasi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi (KPPAD) Kepulauan Riau selama tahun 2018 lalu.

Ketua KPPAD Kepri, Erry Syahrial mengungkapkan, permasalahan hak dasar yang banyak ditemui adalah kesejahteraan dasar anak yaitu sebanyak 15 kasus yang dialami 10  anak laki laki dan 13 anak perempuan.   Kemudian permasalahan pendidikan atau hak pendidikan  sebanyak 9 kasus yang dialami 8 anak laki-laki dan 4 anak  perempuan. Pemenuhan  hak sipil terutama menyangkut pemenuhan akte lahir sebanyak 5 kasus yang dialami 1 anak laki-laki  dan 7 anak perempuan. Pemenuhan hak beragama 1 kasus dialami 1 anak perempuan.  Pemenuhan hak kesehatan anak selama tahun 2018 tidak ada pengaduan ke KPPAD Kepri.

Kesejahtaraan dasar anak yang ditemukan KPPAD Kepri menyangkut kebutuhan dasar anak yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak supaya maksimal. ‘’Kasus ini muncul karena faktor kemiskinan, kurangnya pengetahuan orangtua tentang pola asuh sehingga pengasuhan anak tidak layak, perceraian orangtua, penelantaran,’’ kata Erry Syahrial, Ketua KPPAD  dalam rilis yang disampaikan KPPAD Kepri terkait telaah kasus selama tahun 2018.

Pada beberapa kasus, lanjut Erry,  tidak terpenuhi kesejahteraan dasar dipicu kekerasan dalam keluarga. Pada dampak yang lebih parah bisa menganggu tumbuh kembang anak, gizi buruk dan kematian pada anak. Juga berdampak pada pemenuhan hak dasar lain seperti  menyebabkan putus sekolah, hak anak untuk bermain dan sebagainya.

Untuk permasalahan hak pendidikan, hak sipil dan partisipasi anak, Komisioner KPPAD Kepri Mahmud Syaltut menjelaskan,  hilang atau terancamnya hak pendidikan ini disebabkan faktor kenakalan pelajar. Ada pelajar yang menjadi korban pencabulan dan ada yang jadi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pencabulan sehingga akibatnya anak dikeluarkan dari sekolah.

‘’ KPPAD melakukan advokasi supaya anak   tidak sampai dikeluarkan dari sekolah. Kalau dikeluar dari sekolah dinilai solusi terbaik maka pihak sekolah harus memfasilitasi pindahnya ke sekolah lain sehingga anak tetap mendapatkan hak pendidikannya,’’ ujar Syaltut.

Juga ditemukan adanya anak yang belum sekolah, tapi usianya sudah jauh lewat dari usia masuk sekolah. Ini disebabkan penelantaran anak yang dilakukan kedua orangtuanya.

Masalah hak sipil anak menyangkut pemenuhan akte lahir dilaporkan sebanyak 5 kasus dengan jumlah anak yang tidak mendapatkannya  sebanyak 8 anak, 1 laki-laki dan 7 perempuan.  Penyebabnya orangtua tidak mengurus akte lahir, atau orangtua terkendala administrasi kependudukan, dan lainnya. Diantara anak dalam kasus ini ada yang sudah sekolah hingga kelas 5 SD namun belum memiliki akte lahir.

‘’KPPAD melakukan advokasi dan merekomendasikan ke Disduk supaya difasilitasi pembuatan akte lahirnya,’’ ujar komisioner yang membidangi pendidikan, hak sipil dan partisipasi anak ini.

Untuk kasus pemenuhan hak kesehatan, Wakil Ketua KPPAD  Kepri dan membidangi masalah kesehatan dan tumbuh kembang anak, Titi Sulastri, mengatakan bukan berarti tidak ada permasalahannya di Provinsi Kepri selama tahun 2018.  Cuma tidak diadukan ke KPPAD Kepri. Dari monitoring yang dilakukan ada beberapa kasus anak yang terjadi menyangkut belum terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi anak.

‘’Kasus-kasus tersebut sudah ditangani lembaga lain baik melalui BPJS, LSM dan bantuan masyarakat, termasuk Polda Kepri  yang  belakangan ini turut memberikan bantuan layanan kesehatan kepada anak di beberapa lokasi,’’ ungkapnya.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here