Nasib Perempuan di Sumbar Memilukan

0
173
Edriana, SH, MA

Oleh: Edriana SH MA, Direktur Women Research Institute

PERTENGAHAN 2017 silam, saya terpancing mengikuti pemberitaan di salah satu surat kabar harian di Sumbar, seputar kasus terbunuhnya seorang perempuan di tangan mantan suaminya, di salah satu kamar kontrakan di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Saya terhenyak begitu membaca pengakuan pelaku di muka persidangan. Di depan hakim, pelaku mengaku emosi sehingga tega menghabisi mantan istrinya dengan batu gilingan cabai, hanya karena niatnya untuk rujuk ditolak mentah-mentah.

Sementara itu setahun sebelumnya, sekira Oktober 2016, tersiar juga pemberitaan di banyak media arusutama di Sumbar, tentang vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang terhadap tiga mucikari yang dinilai terbukti di mata hukum telah melakukan praktek perdagangan manusia dengan korban tiga perempuan di bawah umur, yang diperdagangkan kepada seorang pria hidung belang.

Dapat kita bayangkan, tiga perempuan muda belasan tahun menjadi produk yang diperjualbelikan dalam kancah prostitusi, dan tentu saja ketiganya rentan menerima perlakuan berupa kekerasan seksual saat telah berpindah tangan dari mucikari ke pemesan.

Women Crisis Centre (WCC) Nurani Perempuan mencatat, dalam lima tahun terakhir pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap 481 korban kasus kekerasan terhadap perempuan. 22 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual, 191 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 27 kasus perdagangan perempuan, 3 kasus pernikahan anak, dan 18 kasus kekerasan jenis lainnya.

Nasib perempuan, terutama di Sumbar, semakin memilukan berdasarkan catatan WCC Nurani Perempuan, yang selama 2018 masih berjalan ini saja, telah masuk 128 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 52 persen di antaranya berkaitan dengan kasus kekerasan seksual.

Sementara itu, berdasarkan catatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang, Januari hingga Juni saja telah terjadi 103 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan hingga September 2018. Namun patut dicatat, itu adalah jumlah kasus yang terungkap dan ditangani oleh unit PPA Polresta.

Mari kita menakar-nakar sendiri, berapa banyak jumlah kasus kekerasan yang tidak terungkap. Komnas HAM bahkan mencatat pada 2015, Sumbar menduduki peringkat tiga nasional untuk jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 1.420 kasus.

Sederet angka di atas memang sangat mengkhawatirkan, menyedihkan, bahkan membuat pilu berkepanjangan. Korban dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang membuka diri dan datang ke Unit PPA Polres Padang itu hanya sebagian kecil dari korban yang bersembunyi di balik dinding ketakukan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan memang ibarat gunung. Kecil dari kejauhan, tetapi semakin besar bila semakin ditelusuri dan didekati.

Menghadapi fenomena berlangsungnya kekerasan terhadap perempuan, dalam pandangan dan penelaahan saya sudah sampai ke tingkat darurat bila dilihat dari segi jumlah yang kian menggunung waktu ke waktu. Mencengangkan dari hari ke hari.

Media cetak dan elektronik, bahkan media sosial, tak hentinya mengungkap satu per satu cerita kekerasan terhadap perempuan yang membelalakkan mata. Begitu kentara di depan mata, bahwa di Indonesia, termasuk Sumbar, sedang terungkap banyak kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dengan korban anak dan perempuan, yang butuh diusut dan ditekan lajunya.

Kekerasan Seksual

Peningkatan jumlah kasus yang kian bertambah menuntut kehadiran perangkat hukum yang lebih sigap, tajam, peka, dan memadai untuk penanganannya.  KUHP yang sekarang kita jadikan sebagai panduan hukum untuk menindak kasus kekerasan seksual misalnya, masih merupakan perangkat hukum warisan Belanda.

Perangkat hukum dan para penegak hukum agak bias sehingga belum terlalu tampak keberpihakannya terhadap para korban. Tak jarang, korban kekerasan seksual menjadi korban untuk kedua kalinya saat ia memberanikan diri menempuh jalur hukum. Tentu masih segar di ingatan kita, kasus Ibuk Nuril beberapa waktu lalu.

Terkait kekerasan seksual khususnya, kita sebenarnya sangat-sangat membutuhkan kehadiran undang-undang yang dibuat dengan semangat memberi perlindungan kepada korban.

Perangkat undang-undang ini sangat penting untuk mengisi celah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, di mana kekerasan seksual tidak diatur secara rinci di dalamnya, dan belum menampakkan keberpihakan kepada korban.

Bahkan, keberpihakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan terhadap perempuan korban kekerasan tengah disigi dengan sorotan kritik luas biasa, karena sejak Februari tahun lalu (2017), Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual atau disingkat RUU PKS, belum jua terang sudah sampai di mana pembahasannya hingga sekarang hampir menutup tahun.

Pembahasan RUU PKS yang sangat lambat itu mengindikasikan bahwa para anggota DPR saat ini belum sepenuhnya menganggap persoalan kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga harus diatasi sesegera mungkin.

Belum masuknya pembahasan RUU PKS ke dalam agenda sidang anggota DPR RI pada awal 2019, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih harus diadvokasi secara masif oleh kelompok masyarakat sipil.

Sementara, DPR periode 2014-2019 ini akan segera berakhir masa jabatannya kurang dari setengah tahun lagi, sehingga sampai saat ini tidak terlihat keseriusan anggota DPR untuk melahirkan UU penghapusan kekerasan seksual tersebut.

Merefleksi peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan yang jatuh pada 10 Desember setiap tahunnya, diharapkan para pengambil kebijakan lebih menumbuhkan rasa empati dan keberpihakan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Salah satunya yang secara hukum belum terselesaikan di Indonesia, keberpihakan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Mari Kita Tunggu.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here