Berpacu Melawan Kejahatan Seksual Anak

0
231
Erry Syahrial

Oleh Erry Syahrial, Ketua KPPAD Provinsi Kepri

KASUS-KASUS kekerasan seksual (sexual harrasment) kepada anak seperti pencabulan, sodomi, pelecehan seksual dan bentuk lainnya terus mencuat belakangan ini. Orang tua semakin phobia dengan  pemberitaan kekerasan seksual yang tiada henti.

Khawatir bila kejadian tersebut juga menimpa putra puteri mereka. Para ibu ketakutan dan was-was seakan tidak ada tempat lagi yang aman bagi anak-anak mereka. Masyarakat dibuat semakin resah dihantui ulah pemangsa anak yang bernama pedofilia.

Aktivis perlindungan anak meradang melihat aksi pelaku kejahatan seksual yang menyasar anak sebagai korban penyimpangan seksualnya. Aparat penegak hukum berpacu dengan waktu menanggani berbagai letupan kasus kekerasan seksual yang terjadi silih berganti dan belum akan berhenti.

Sementara pusat pelayanan korban berpacu dengan waktu melakukan terapi menyembuhkan trauma (trauma healing). Agar trauma para korban pulih atau berkurang sehingga bisa melanjutkan hidup kembali.

Misalnya, korban sodomi tidak mendapatkan terapi maka korban punya peluang suatu saat nanti akan menjadi pelaku, menjadi LGBT  sehingga kasus kekerasan dan penyimpangan seksual seperti ini akan terus berlanjut.

Hukuman yang selama ini dinilai terlalu ringan untuk pelaku sexual harrasment  juga jadi perhatian. Pemerhati dan stakeholder  anak menelisik bentuk-betuk hukuman yang benar-benar memberikan efek jera.

BAJA JUGA :   Cabuli Anak Nasabahnya, Debt Collector Koperasi di Tanjungucang Masuk Bui

Hasilnya pemerintah dan negara juga sudah merumuskan bentuk-bentuk hukuman yang pantas diberikan kepada predator anak. Sudah dua Presiden RI mengeluarkan kebijakan dan aturan tentang kejahatan seksual terhadap anak ini.

Tahun 2016, Presiden Jokowi  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang pemberatan hukuman pelaku kejahatan seksual  terhadap anak. Di dalamnya mengatur tentang hukuman kebiri, pemasangan chip dan  pemasangan wajah pelaku kejahatan seksual terhadap  anak.

Kemudian  Perppu tersebut menjadi perubahan kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan pertama sudah dilakukan tahun 2014 lalu dengan terbitnya UU No 35 Tahun 2014. Namun sanmpai saat ini belum keluar aturan pelaksananya sehingga belum bisa dilaksanakan.

Di penghujung masa pemerintahannya,  Presiden SBY mengajak masyarakat Indonesia untuk sama-sama untuk terlibat dan ambil bagian dalam penghapusan kekerasan seksual pada anak. Saat ini sedang dirumuskan Instruksi Presiden (Inpres) dalam bentuk gerakan nasional   penghapusan kekerasan seksual terhadap anak. Gerakan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan lapisan masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah hingga pelosok terpencil.

Belum Ada Efek Jera

Melakukan hubungan seksual terhadap anak adalah kejahatan, Kejahatan yang satu ini tersebut sudah masif terjadi dimana-mana karena belum ada efek jera. Para pelaku terus bergerilya mengincar korban dengan berbagai modus.

BAJA JUGA :   Utusan Kemdikbud Datangi Sekolah Inklusi, Diduga ABK Alami Kekerasan

Pelaku menyusup ke berbagai tempat dimana pun anak berada, tidak pilih tempat dan lokasi. Pelaku tidak lagi mempertimbangkan siapa sasarannya, apa dampaknya bagi korban, penjara yang akan menjerat pelaku, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Yang penting bagi pelaku, hasrat seksual tersalurkan.

Korban baru terus muncul. Korban mengalami trauma yang sulit dihapuskan selama hidupnya. Kampanye kekerasan pada anak (stop child abuse) yang digaungkan  selama ini dirasa kurang greget.

Kalah garang dengan perilaku pelaku kejahatan seksual yang melakukan aksinya dengan berbagai modus operandi. Mulai dari dari cara-cara bujuk rayu, iming-iming, memberi hadiah, kekerasan dan ancaman kekerasan.

Pelaku kejahatan seksual  melakukan berbagai cara dalam melampiaskan penyimpangan seksualnya kepada anak. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal, mulai dari jumlah korban, lamanya kekerasan seksual berlangsung dan terus berulang, bentuk kekerasan yang dialami korban.

Alarm situasi berbahaya pun berbunyi untuk mengingatkan para orang tahu dan keluarga untuk waspada  bahaya pedofilia.  terhadap anak-anak dimana pun  berada.

Rumah dan Sekolah Harus Ramah Anak

BAJA JUGA :   KPPAD Kepri Harap Hakim Vonis Berat Pelaku Pencabulan

Rumah tangga harus steril dari segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Rumah tangga merupakan tempat bagi anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara layak.

Rumah tangga merupakan tempat orangtua menyemai cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Tempat bagi anak mendapatkan perlindungan dan terpenuhi segala hak-haknya. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak.

Di sinilah orangtua memberikan pendidikan, menanamkan nilai-nilai (values) yang dibutuhkan anak mengajarkan keterampilan dan mewariskan  akhlak dan budi pekerti.

Namun kondisi ideal tumbuh kembang anak tersebut sulit didapatkan anak saat ini. Malahan justru ia menjadi korban sendiri dari perilaku orangtua dan keluarganya sendiri.

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah semestinya wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Sekolah dan lembaga pendidikan sebagai rumah kedua bagi anak (second home) yang semestinya aman dan steril dari kekerasan termasuk pelecehan seksual. Jika di sekolah masih terjadi kekerasan seksual, dimana lagi tempat yang aman untuk belajar,  tumbuh dan berkembang  dan mendapatkan hak-haknya yang lain.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here