Sekolah Masih Sering Melakukan Kekerasan Fisik dan Psikis

0
258
Retno Lisyarti, Komisioner KPAI

Oleh: Retno Lisyarti, Komisioner KPAI 

KASUS sekolah swasta melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikis pada anak karena alasan belum membayar SPP bukan kejadian pertama. Modus serupa pernah beberapa kali terjadi dan diadukan ke KPAI.

Misalnya ada sekolah swasta yang membuat ketentuan, jika belum melunasi SPP maka saat ujian akhir semester siswa tersebut mengerjakan soalnya di lantai. Ada juga ketentuan dimana anak-anak yang masih menunggak saat ujian akhir semester dipisahkan ruangan dari siswa lain yang sudah lunas.

BAJA JUGA :   Januari - Maret, Kekerasan Seksual di Kalbar Sudah Capai 66 Kasus

Ada juga siswa tidak diperkenankan ikut ujian akhir semester dan disuruh pulang kembali ketika mencoba datang ke sekolah. Bahkan di sebuah pondok pesantren, santri yang sudah lulus tapi masih menunggak SPP disandera pihak ponpes pernah terjadi.

Kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa banyak sekolah swasta yang tidak memahami Undang-Undang Perlindungan Anak. Banyak guru dan kepala sekolah yang tidak menyadari bahwa sanksi yang mereka buat untuk anak-anak yang menunggak bayaran sesungguhnya adalah bentuk kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis. Juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak peserta didik, terutama pemenuhan hak atas pendidikan.

BAJA JUGA :   SMAN 23 Batam, antara Dilema Pendidikan Kepri dan Visi SDM Unggul Indonesia Maju

Oleh karena itu, pihak sekolah, kepala sekolah dan para guru mendesak untuk diberikan pemahaman terhadap hak-hak anak dan kewajiban sekolah melindungi anak-anak selama berada di sekolah sebagaimana diatur dalam pasal 54 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Yang memiliki kewenangan melakukan pencegahan semua hal tersebut adalah Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di daerah, serta Kemenag dengan kanwil-kanwil di berbagai daerah.

BAJA JUGA :   Dinsos Tanjungpinang Tangani 36 ABH Sejak Awal 2019

Selain itu, Inspektorat-inspektorat daerah dan Kemdikbud sudah selayaknya melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang melakukan pelanggaran hak-hak anak, baik dalam aturan sekolah maupun kebijakan sekolah yang kerap kali bersifat sepihak.

Harus ada sanksi tegas bagi sekolah jika terbukti melakukan pelanggaran hak anak. Wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah sudah seharusnya didukung semua pihak termasuk sekolah-sekolah swasta yang juga mendapatkan bantuan dana BOS dari APBN.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here