KPAI dan KPPAD Dorong Sekolah Ramah Anak

0
163
SMKN 6 Bekasi saat deklarasi sebagai salah satu sekolah ramah anak di Indonesia.

Cegah Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), Kemdikbud dan Kemenag RI untuk bersinergi menciptakan sekolah aman dan nyaman bagi warga sekolah melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA).

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, percepatan SRA mendesak dilakukan lantaran angka kekerasan anak di lingkungan sekolah terbilang tinggi.

Menurutnya, SRA tidak sekadar zero kekerasan, tetapi sekolah yang mendeklarasikan sebagai Sekolah Ramah Anak harus memiliki kantin yang sehat.

“Selama ini jajanan di sekolah didominasi oleh karbohidrat, makanan yang mengadung pemanis, penyedap, dan pengawet. Jarang kantin sekolah menyediakan buah dan sayur. Padahal anak dalam tumbuh kembangnya sangat membutuhkan makanan yang sehat dan gizi yang seimbang,” ungkap Retno.

Selain itu, sekolah yang mengikrarkan diri sebagai SRA juga wajib menciptakan lingkungan sekolah yang aman secara fisik, asri dan hijau, memiliki jalur evakuasi bencana, bebas asap rokok, bebas narkoba. Sekolah juga harus memiliki nomor pengaduan jika siswa mengalami kekerasan dan ketidaknyamanan lain saat berada di sekolah.

Program SRA selama ini diartikan keliru, seolah hanya untuk kepentingan anak, padahal kondisi sekolah yang aman, nyaman, asri, sehat dan nir kekerasan adalah situasi dan kondisi yang yang akan berdampak positif bagi seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru dan petugas sekolah lainnya.

“Oleh karena, para guru di berbagai sekolah seharusnya dibekali psikologi anak agar dapat memahami tumbuh kembang anak sesuai usianya,’’ ujarnya.

Guru harus diberi pelatihan manajemen kelas sehingga dapat mengatasi anak-anak yang memiliki kecenderungan agresif, dan membangun disiplin positif dalam proses pembelajaran.

‘’Masih banyak guru yang cenderung mendisiplikan siswa dengan kekerasan, bukan dengan disiplin positif,” imbuh Retno.

Selain itu, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan ternyata belum dipahami oleh para pendidik maupun para birokrat pendidikan, padahal isi Permendikbud ini sangat rinci dalam mendefiniskan jenis-jenis kekerasan dan sanksinya, upaya pencegahan dan penanganan kekerasannya jelas.

“Untuk itu, Kemdikbud harus lebih masif lagi dalam mensosialisasikan ke jajarannya, para guru dan para birokrat pendidikan,” tandas Retno.

Berdasarkan data KPAI, pengaduan di KPAI didominasi oleh kekerasan fisik dan anak korban kebijakan (72 persen), kekerasan psikis (9 persen), kekerasan finansial atau pemerasan (4 persen) dan kekerasan seksual (2 persen). Selain itu, kasus kekerasan seksual oknum guru terhadap peserta didik yang viral di media, meski tidak dilaporkan langsung ke KPAI, tetapi KPAI tetap melakukan pengawasan langsung mencapai 13 persen kasus.

SRA Dukung Tumbuh Kembang Anak

Dorongan dan advokasi yang sama juga dilakukan Komisi Perlindungan Anak yang ada di daerah yaitu KPPAD dan KPAD yang ada di tingkat provinsi dan kota di Indonesia. Hal tersebut dilakukan KPPAD dan KPAD untuk mencegah kekerasan terhadap anak atau pelajar di lingkungan sekolah.

Ketua Perkumpulan KPPAD/KPAD se-Indonesia (PKPAID), Erry Syahrial mengatakan, tugas KPPAD dan KPAD di daerah inline dengan tugas KPAI di pusat.

‘’Kami mengawasi pemenuhan hak-hak anak ada di daerah dan memberikan perlindungan kepada setiap anak untuk mendapatkan haknya diimana pun anak berada, baik dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat,’’ ujarnya, Senin (4/2/2019).

Dijelaskan Erry, salah satu lingkungan yang menjadi pengawasan KPPAD adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah diharapkan ramah terhadap anak sehingga sekolah ikut mendukung tumbuh kembang anak. Bila terjadi kekerasan, maka berdampak pada tumbuh kembang anak atau siswa di sekolah itu baik secara fisik, psikis maupun sosial.

‘’Kita sudah beberapa tahun mendorong sekolah-sekolah dibawah dinas pendidikan baik kota maupun provinsi, termasuk sekolah di bawah Kemenag untuk menerapkan SRA ini,’’ ungkap Erry.

SRA ini, lanjut Erry, bagian dari program pemerintah menciptakan Kota Layak Anak sehingga harus didukung oleh semua pihak. Sampai saat ini belum banyak sekolah masuk dalam ketegori SRA. Masih banyak terjadi kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here