ASN Berpoligami tanpa Izin dan Pemberitahuan Dapat Saksi

0
520
salah satu suami yang hidup berpoligami

Tanya:

Suami saya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyampaikan ke saya mau menikah lagi atau mau hidup berpoligami. Sampai saat ini saya belum memberikan izin ia menikah lagi. Bagaimana aturannya ka;au seorang PNS menikah lagi atau berpoligami?

Ibu Anisa, 33 Tahun

Jawab:

Terkait adanya ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) ) yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama maka dinilai sudah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

BAJA JUGA :   Apa Kriteria Anak Dikatakan Telah Ditelantarkan Orangtuanya?

Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa seorang PNS  boleh melakukan pernikahan lagi dengan syarat mendapat izin istri pertama. Selain itu juga harus mendapat  izin dari pejabat berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara.

Dalam Pasal 4 PP tersebut ayat 1 disebutkan bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

BAJA JUGA :   Proses Hukum untuk Anak  atau Pelajar yang Melanggar Hukum?

Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Bila PNS pria tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAJA JUGA :   Prosedur Adopsi Anak Secara Resmi

Bila menikah tanpa izin istri dan pejabat berwenang maka Badan Kepegawaian bisa memberikan sanksi paling berat pemberhentian tidak hormat atau penundaan kenaikan jabatan. Hal tersebut bisa dilakukan baik istrinya menuntut atau tidak.

Badan Kepegawaian  bisa memprosesnya asalkan ada laporan pihak istri. Namun terkadang masih banyak sebagai istri belum mengerti dan ada yang takut melaporkan hal tersebut karena takut kehilangan.*

Erry Syahrial, Famili Mediator

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here