Media Mainstream dan Medsos Dilarang Publis Identitas Korban Anak

0
228
Ilustrasi korban pencabulan terhadap anak

Tanya:

Saya melihat ada beberapa akun di media sosial dan grup media sosial masih mempublikasikan identitas anak korban tidak pidana seperti pencabulan. Bahkan ada juga yang mengunggah foto anak di bawah umur yang melakukan kejahatan atau kenakalan. Menurut saya tidak etis disampaikan ke kalayak ramai.  Bagaimana aturan dan menurut UU Perlindungan Anak sebenarnya?

Hendra, pengamat media, tinggal di Kepulauan Riau

Jawab:

Anak-anak yang masuk kategori mendapatkan perlindungan khusus mempunyai hak-hak yang dijamin negara. Jaminan tersebut dituangkan dalam bentuk hak-hak anak yang harus didapatkan anak dan tertuang dalam UU Perlindungan Anak.  Salah satu kategori anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, pemerintah dan lembaga negara lainnya adalah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Yang masuk kelompok ABH adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang jadi korban tindak pidana dan anak yang jadi saksi tindak pidana. Contoh anak pelaku tindak pidana adalah adalah  anak pelaku pencabulan, pelaku pencurian, pelaku pengeroyokan. Anak korban tindak pidana contohnya anak korban pencabulan, korban kekerasan fisik, korban trafiking dan lainnya.

Ada 16 bentuk perlindungan khusus yang harus didapatkan oleh anak yang masuk kategori ABH seperti yang terdapat dalam Pasal 64 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu perlindungan khususnya yang ada dalam pasal tersebut adalah penghindaran dari publijkasi atas identitasnya (Pasal 64 ayat i). Penghindaran dari publikasi identitas anak ini mencakup nama anak, nama kedua orangtua dan keluarga, alamat, termasuk video dan foto wajah, dan lainnya yang bisa membuat identitas anak bisa diketahui publik.

Media atau media sosial bisa mengangkat pemberitaan kasus dan permasalahan anak dengan tetap mengikuti aturan tersebut. Silahkan issunya diangkat di media sebagai pembelajaran dan niat kepentingan anak, tapi identitas anak tetap dirahasiakan.

KPAI, KPPAD dan lembaga perlindungan anak mengawasi pelaksanaan ketentuan masalah ini. Kalau ada yang melanggar maka diberikan teguran baik lisan, tertulis dan lainnya. Kalau media mainstream dilaporkan organisasi media, organisasi wartawan dan Dewan Pers.

Kalau masih terjadi pelanggaran dan dampak pemberitaan itu dirasakan oleh anak yang bersangkutan (ABH) maka pelaku dinilai dianggap telah memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian , baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

Pelakunya bisa dipidana dengan pasal Pasal 77 UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukumn paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.100 juta.*

Erry Syahrial, Ketua KPPAD Provinsi Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here