Mengubah Pola Didik Shock Therapy Menjadi Mind Therapy di Sekolah (1)

0
191
Salah satu kasus kekerasan di sekolah yang dilakukan guru pada murid yang pernah heboh di Purwokerto

Oleh Erry Syahrial

Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri

Kasus kepala sekolah SD swasta di Bogor .yang menghukum siswi dengan menyuruh push up heboh dan jadi perhatian banyak pihak.  Siswi tersebut dihukum gara-gara telat membayar uang SPP. Meski baru 10 kali melaksanakan hukuman push up dari 100 kali yang disuruh kepsek, namun sudah menimbulkan dampak fisik dan trauma psikis bagi siswinya.

Traumatis yang dialami korban tersebut menunjukan  bahwa  sekolah belum sepenuhnya ramah dan nyaman bagi anak.  Masih ada sekolah yang melakukan praktik penghukuman dan saksi fisik pada siswa yang dinilai tidak relevan. Bahkan sikepsek dianggap tidak kreatif.

Menjadi guru di zaman sekarang ini tidak boleh lepas kendali dan salah. Tindakan yang dilakukan guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas harus harus dibingkai dengan ukuran ramah anak. Ini sejalan dengan sudah mulai bergesernya paradigma pendidikan, meninggalkan pola-pola kekerasan menuju ramah anak.

Munculnya sekolah ramah anak (SRA), salah satu program pendukung kota layak anak (KLA) bahwa perubahan itu sudah berjalan.  Hak-hak anak diakomodir di lingkungan sekolah.  Sekolah dianggap sebagai lingkungan kedua yang aman setelah keluarga. Sekolah harus mendukung tumbuh kembang anak.

Bila guru tidak bisa memahami hakikat perlindungan anak di sekolah maka kasus kekerasan di sekolah akan terus berulang.  Perlindungan anak di sekolah tidak akan jalan.  Berbeda antara kebijakan dan implementasi, antara harapan dan kenyataan.

Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan bahwa, ‘’Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.’’

Resiko dan dampak hukum dari kasus kekerasan terhadap anak membuat pendidik harus hati-hati. Guru harus punya keahlian (skill) dan kompetensi dalam mengelola kelas, termasuk skill menghadapi dinamika anak dengan segala permasalahannya.

Siswa berasal dari latar belakang dan kondisi keluarga yang beragam. Di antara mereka ada yang berasal dari keluarga rentan, ada anak yang sudah bermasalah dari keluarga. Ada anak nakal dan melakuikan berbagai pelanggaran.

Ditambah banyaknya siswa yang harus dihadapi guru dalam satu rombongan belajar atau kelas. Sekitar 40 siswa dalam satu kelas dengan tingkat kecerdasan dan perangkai yang berbeda-beda.  Banyak tantangan yang harus dilalui guru.

Namun semua  bukanlah alasan untuk melakukan kekerasan fisik maupun fsikis. Hukuman (phunisment) boleh, tapi dengan hukuman yang membuat siswa menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Hukuman yang mendidik, bukan dengan kekerasan.

Apalagi guru sampai berpikir melakukan kekerasan untuk tujuan shock therapy,  baik bagi siswa yang melakukan kekerasan maupun peringatan bagi siswa lainnya. Terbukti shock therapy seperti ini membuat siswa menjadi shock, stress dan trauma. Untuk memulihkan keadaan perlu diterapi oleh psikolog seperti yang terjadi di SD swasta di Bogor tersebut.

Sebenarnya kalau kita teliti lagi  UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UUPA maka terlihat bahwa ada kesamaan dan irisan tujuan kedua UU tersebut.

Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sementara tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang beriman dan bertaqwa, cerdas,berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Adanya irisan tujuan tersebut, mestinya antara pendidikan dan perlindungan anak bisa jalan beriringan sehingga tidak terjadi kekerasan di sekolah? Tapi mengapa yang terjadi sebaliknya? Berarti ada yang salah atau ada yang belum dilaksanakan. (Bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here