Tinggi Angka Kekerasan Seksual Menimpa Anak PD di Lampung

0
233
Kak Seto

LAMPUNG, LINDUNGIANAK.COM – Selama Januari-Februari 2019, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung telah menangani 16 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagian korban merupakan anak penyandang disabilitas, difabel rungu dan difabel grahita.

Yurni, psikolog anak dari P2TP2A Lampung, menuturkan, kasus AG bukan yang pertama. Menurut dia, masyarakat bisa berperan dengan melakukan deteksi dini terhadap lingkungannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya perubahan fisik dan perilaku korban.

Korban yang mengalami kekerasan seksual hingga hamil biasanya mengubah cara berpakaian. Korban akan lebih sering mengenakan pakaian longgar untuk menutupi perutnya.

Selain itu, korban yang mengalami tekanan dan ancaman biasanya berubah menjadi pemurung dan pendiam. Kondisi fisiknya juga terlihat semakin kurus. Kondisi itu persis seperti yang dialami AG.

Ketua Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi meminta pemerintah daerah memperkuat satuan tugas perlindungan anak. Keberadaan satgas ini dinilai dapat membantu pengungkapan kasus dan mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

BAJA JUGA :   Pasangan Kekasih Taruh Bayi di Jok Motor hingga Tewas Divonis 7 Tahun Penjara

Pelaporan kasus kekerasan seksual yang dialami AG ke polisi setidaknya menunjukkan partisipasi masyarakat melindungi anak-anak dari kekerasan. Harapannya, gerakan-gerakan berbasis masyarakat seperti itu tumbuh terus di desa atau kelurahan di seluruh tanah air.

Masyarakat, terutama orangtua, semestinya berada di garda terdepan perlindungan anak. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak harus menggugah nurani masyarakat untuk lebih peduli.

Terungkapnya kasus kekerasan seksual inses yang menimpa AG (18), difabel asal Kabupaten Pringsewu, Lampung, menunjukkan ancaman terhadap anak kian nyata. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kota besar tapi menghantui pelosok desa.

Sepekan terakhir, kasus itu menjadi sorotan sejumlah media arus utama maupun media sosial. Kasus itu menyita perhatian banyak pihak karena orangtua dan saudara kandung AG yang semestinya melindungi justru jadi pelakunya.

Kekerasan seksual itu berlangsung selama setahun terakhir. Para pelaku, yakni JM (45), ayah kandung korban, serta SA (24) dan YF (16), saudara laki-laki korban memanfaatkan ketidakberdayaan AG, seorang difabel grahita yang tidak lagi memiliki ibu. Kasus itu terungkap setelah Tarseno, salah satu relawan satgas perlindungan anak di Pringsewu melapor pada polisi.

BAJA JUGA :   Astaga, Perempuan Lajang Cabuli 5 Anak Tetangganya

Fenomena Gunung Es

Terkuaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di satu sisi semakin menebar kerisauan dan ketakutan. Namun, di sisi lain, hal itu menjadi indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), jumlah anak Indonesia mencapai 87 juta jiwa. Adapun menurut Survei Kekerasan Anak Indonesia, pada 2014 ditemukan, prevalensi kekerasan seksual pada kelompok laki-laki dan perempuan usia 18-24 tahun tinggi. Jenis kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun yang dialami anak laki-laki sebesar 6,36 persen dan anak perempuan 6,28 persen.

Hingga kini, kekerasan seksual terhadap anak masih dinilai sebagai fenomena gunung es. Kasus yang terungkap hanya sedikit dibandingkan yang sesungguhnya terjadi. Peran masyarakat sekitar untuk mendeteksi kekerasan seksual amat penting.

BAJA JUGA :   KPAI Catat 11.116 Anak Tersangkut Tindak Kriminalitas

Deputi Bidang Perlindungan Anak di Kementerian PPPA Nahar saat datang ke Pringsewu, Kamis (28/2), menuturkan, kepedulian Tarseno selaku pelapor kasus AG patut diapresiasi. Menurut dia, pengungkapan kasus kekerasan seksual di Pringsewu yang melibatkan peran masyarakat dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Dia memberikan piagam pada Tarseno dan satgas perlindungan anak di Pringsewu yang mengawal kasus AG.

Kementerian PPPA berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk membahas upaya penanganan kasus AG. Nantinya, penanganan kasus itu juga akan menjadi model bagi penanganan kasus serupa.

Sejumlah kesepakatan muncul, yakni terkait upaya pemetaan terhadap anak penyandang disabilitas di daerah, memberi edukasi pada keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan masyarakat di sekitarnya, serta menjamin pendidikan untuk korban maupun pelaku yang masih berstatus anak.

Sumber: Kompas.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here