Baru Dua Bulan, Sudah 640 Perkara Perceraian di Batam

0
446
Walikota Batam dan pejabat yang hadir saat pengukuhan Komisioner KPPAD Batam

Walikota Kukuhkan Komisioner KPPAD Batam

BATAM, LINDUNGIANAK.COM – Walikota Batam Muhammad Rudi mengukuhkan lima orang anggota Komisi Pengawasan dan perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam periode tahun 2019-2024  di Kantor Walikota Batam, Jumat (8/3/2019).

Kelima komisioner KPPAD Kota Batam yang dilantik tersebut masing-masing adalah Abdillah SE, Nina Inggit Garnasih SPdI,  Aznedra SE MM, Lenny Fitriana S.Kom, dan Siti Aminah SPdI.

Ketua KPPAD Kepri Erry Syahrial foto bersama dengan komisioner KPPAD Batam usai dikukukan

Kelima komisioner ini akan menjalankan tupoksi sebagai komisioner perlindungan anak sesuai dengan Perda Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Anak.

Diantara tupoksi yang akan dilaksanakan komisioner KPPAD Batam ini adalah melakukan sosialisasi,  melakukan penelaahan terhadap pengaduan masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan kajian dan penelitian. Komisioner juga melakukan mediasi, melaporkan ke aparat penegak hukum dan instansi terkait tentang adanya pelanggaran hak anak, menjalin kerjasama dengan lembaga lain, serta memberikan masukan kepada Walikotaterkait dengan perlindungan anak.

Pelantikan ini dihadiri oleh Ketua KPPAD Kepri Erry Syahrial, Ketua Pengadilan Agama Batam Bastuni, kepala dinas di jajaran Pemko Batam, BKKBN, LSM anak dan undangan lainnya.

Walikota Batam M Rudi dalam sambutannya menyampaikan kondisi Batam saat ini yang belum pulih dalam pertumbuhan ekonominya. Akibat lesunya ekonomi Batam  berakibat pada permasalahan keluarga, diantaranya tingginya angka perceraian di Batam. Tahun 2018 lalu, angka perceraian di Batam mencapai 2.000 pasangan.

‘’Setelah saya berbincang dengan Ketua Pengadilan Agama  tadi bahwa angka perceraian di Batam sampai awal Maret 2019 ini  sudah  mencapai 640 perkara. Artinya sudah 640 pasang yang sudah bercerai,’’ ujar Rudi.

Dijelaskan Rudi, perceraian  tersebut berdampak pada anak dan berimbas munculnya kasus dan permasalahan anak. Tingginya angka perceraian di Batam dipicu oleh beberapa faktor. Faktor yang dominan yang menjadi pemicu adalah masalah ekonomi.  Akibatnya, banyak istri yang tidak tahan dengan kondisi ekonomi keluarga yang sulit sehingga mengajukan perceraian.

‘’Sebagai  Walikota saya berusaha terus meningkatkan perekonomian dengan berupaya mengundang investor untuk berinvestasi di Batam. Kita berharap perekonomian Batam  kembali tumbuh dan keluarga semakin sejahtera dan permasalahan anak bisa ditekan,’’ ujar Rudi.

Rudi berharap komisioner KPPAD Kepri yang dikukuhkan dan diambil sumpahnya bisa bekerja maksimal untuk menangani permasalahan anak di Kota Batam.

Ketua KPPAD Provinsi Kepulauan Riau Erry Syahrial usai pelantikan kepada wartawan menyampaikan harapannya dengan dibentuknya KPPAD Batam yaitu membantu Pemko Batam untuk menyelesaikan dan mencari solusi berbagai permaslahan anak yang ada di Batam.

Dijelaskan Erry, kasus anak di Batam lebih tinggi dibandingkan kota/kabupaten lain di Kepri karena sekitar 60 persen penduduk Kepri bermukin di Batam .  Penduduk Batam saat ini ada sekitar 1,3 juta. Sepertiganya atau sekitar 433.000  merupakan penduduk usia anak, 0 –  18 tahun.

‘’Bagaimana semua anak tersebut mendapatkan hak-haknya dari negara, pemerintah, orangtua dan masyarakat. Pemenuhan hak-hak anak ini terutama pemenuhan hak dasar harus diawasi oleh komisioner KPPAD,’’ ujar Erry.

Ia berhjarap Komisioner KPPAD Batam bisa bekerja menjalankan tupoksinya dengan baik dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak sehingga tercapai efektifitas perlindungan anak di Kota Batam.

‘’Semoga kehadiran KPPAD Batam semakin mempercepat tercapainya Batam sebagai Kota Layak Anak yang sudah dirintis Pemko Batam,’’ pungkasnya.*

 

Dijelaskan Erry, dengan terbentuknya KPPAD Kota Batam ini, berarti sudah 4 kota/kabupaten di Kepri memiliki KPPAD. Tiga kabupaten lainnya yang sudah dulu terbentuk KPPAD adalah Lingga, Anambas dan Natuna.

‘’Mudah-mudahan komisoner KPPAD Batam ini bisa menjalankan tugas dengan baik sehingga penyelenggaraan perlindungan anak di Batam  lebih baik,’’ ujar Erry.*

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here