4 Ribu Puskesmas Bisa Jadi Pintu Identifikasi Kasus Kekerasan pada Anak

0
372
Puskesmas Batuaji, Batam

PKPAID: Tenaga Kesehatan Harus Proaktif Melaporkan

JAKARTA, LINDUNGIANAK.COM – Penemuan kasus sejak dini bisa jadi salah satu tindakan penting dalam memerangi kekerasan seksual. Peran tersebut bisa dijalankan 4.000 puskesmas di tanah air.

“Menurut Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan, Red) Nomor 68 Tahun 2013, tenaga kesehatan wajib lapor kepada kepolisian jika menemukan kasus kekerasan seksual,” tutur Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Eni Agustina.

Kekerasan seksual di tanah air memang sudah masuk level mengkhawatirkan. Jumlah kasusnya tiap tahun meningkat. Terakhir, menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencapai 7.275 kasus.

Menurut Eni, tenaga kesehatan di puskesmas sudah mendapat pelatihan untuk mengidentifikasi kekerasan seksual. Korban datang ke layanan kesehatan biasanya karena memiliki keluhan sakit secara fisik.

Eni menambahkan, sering kali korban justru diantar pelaku. Itulah yang kerap menyulitkan tenaga kesehatan untuk melakukan assessment. “Korban sebelumnya mungkin diancam sehingga tidak mau bicara ketika dokter atau perawat menanyai,” kata Eni.

BAJA JUGA :   KPPAD Kepri Surati Polda dan Kejaksaan Terkait Kasus Putra Reza

Kemenkes pun telah membuat sistem penanganan korban kekerasan seksual. Mereka tidak bekerja sendiri. Kementerian Sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diajak untuk menangani kasus tersebut.

Menurut dia, korban kekerasan seksual mengalami dampak jangka panjang dan pendek.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Komisioner Komisi Perlindungan Anak se- Indonesia (PKPAID) Erry Syahrial di tempat terpisah mengatakan, sangat mendukung upaya pihak Kemenkes untuk menjadikan puskesmas sebagai pintu awal untuk mendeteksi kasus kekerasan kepada anak.

Menurut Erry, sudah banyak kasus  kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak bisa dideteksi di puskemas dan ditindaklanjuti penanganan proses hukumnya di kepolisian.

‘’Untuk itu paramedis yang ada di puskesmas harus responsif terhadap pasien anak yang ditangani bila ada indikasi menjadi korban kekerasan. Petugas di puskesmas bisa melaporkan ke P2TP2A atau pihak PPA setempat. Untuk itu puskemas harus membuat jalur koordinasi dan pelaporan dengan kedua lembaga tersebut,’’ ujar Erry, Senin (11/3/2019) kepada lindungianak.com.

Erry meminta kebijakan ini terus disosialisasikan Kemenkas ke puskesmas yang jumlahnya ribuan di Indonesia termasuk juga rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

BAJA JUGA :   Dimarahi Ayah karena Nilai Jeblok, Pelajar Nekat Bunuh Diri

‘’Ada temuan juga pihak puskesmas, rs pemerintah dan swasta tidak menjalankan Permenkes yang suah dibuat sehingga korban tidak terdeteksi dan tidak tertanggani,’’ ujar Erry.

Erry yang juga ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri mengungkapkan bahwa di Kepri sendiri pihaknya pernah menemukan beberapa kasus kekerasan kepada anak yang tidak dilaporkan oleh pihak puskesmas dan RS ke pihak kepolisian dan P2TP2A.

BAJA JUGA :   Waspada! 90 Persen dari 16.692 Jiwa Korban DBD Diderita Anak

‘’Pernah ada anak yang diduga menjadi korban pembunuhan dilaporkan secara tidak sengaja oleh pihak RS ke KPPAD Kepri setelah korban dikubur selama seminggu lebih. Pihak RS tidak melaporkan kecurigaannya ke kepolisian. Kasus sempat diproses atas laporan KPPAD, namun berhenti di tengah jalan karena kesulitan yang ditemui penyidik,’’ ujarnya.

Erry berharap kasus tersebut menjadi pelajaran untuk paramedis yang ada di unit layanan puskesmas dan RS untuk bersikap proaktif melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan pada anak ke P2TP2A dan kepolisian.

‘’Itu bentuk peran serta lembaga dan profesi dalam perlindungan anak. Bila ada kelalaian tidak melaporkan, justru bisa menjadi masalah atau ada sanksi bagi petugas yang lalai,’’ pungkas Erry.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here