Antisipasi Tindak Kekerasan di Sekolah

0
175
AYAH, Ibu, dan paman almarhum Rayhan Al Sahri, siswa SUPM Ladong, saat berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia, di Desa Meunasah Manyang PA, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Sabtu (9/3). Foto:aceh.tribunnews.com

Oleh: Johansyah

HARIAN Serambi Indonesia (Rabu, 6/3/2019) menurunkan berita utama terkait tewasnya seorang siswa Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) bernama Raihan Alsyahri (RA). Kabarnya RA dihabisi oleh seniornya hanya karena masalah utang. Lagi-lagi dunia pendidikan kita tercoreng dengan kasus kekerasan yang semestinya tidak harus terjadi.

Sejatinya sekolah itu menjadi comfort zone (zona nyaman), bukan scary zone (zona menakutkan) yang mengancam fisik dan psikis siswa. Peristiwa tragis ini merupakan isyarat bahwa ada kekeliruan yang belum ditangani dengan baik dalam penyelenggaraan pendidikan kita, yakni praktik kekerasan yang bisa dikata sudah menjadi kultur buruk di sekolah.

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2018, ada 84 persen siswa di Indonesia yang pernah mengalami kekerasan. Ada 40 persen siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya.

Sedangkan 75 persen siswa mengaku pernah melakukan kekerasan di sekolah. Selain itu, 50 persen anak melaporkan mengalami bullying (perundungan) di sekolah (Tempo.com, 2/5/2018).

Sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya antisipatif untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah, yakni dengan menerbitkan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Mungkin kurang sosialisasi dan karena kendala lainnya sehingga kasus kekerasan masih saja terjadi di sekolah.

Akar Masalah
Akar masalah dari kasus seperti ini berjalin-kelindan dengan manajemen rekrutmen siswa, dan proses pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya. Terkait masalah pertama, kemungkinan ada sebagian siswa yang diterima bukan berdasarkan hasil seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Sebagian mereka ada yang masuknya melalui “jalur khusus” atau “jalan tikus”. Artinya, ada siswa yang tidak memenuhi persyaratan dipaksakan masuk, karena faktor kedekatan dengan pihak sekolah, karena anak pejabat, dan faktor lainnya.

Selain itu, patut dipertanyakan, jangan-jangan dalam tahapan rekrutmen calon siswa, sekolah tidak melakukan tes psikologi untuk mengidentifikasi secara mendalam bakat minat dan karakter siswa.

Boleh jadi ada sebagian siswa yang dari aspek psikologis tidak layak lulus menjadi siswa, karena terindikasi berpotensi melakukan tindak kekerasan.

Adapun dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan aktivitas lainnya di sekolah, perlu ditelisik beberapa persoalan, yaitu: pertama, tata tertib untuk menegakkan disiplin. Pola pendidikan seperti SUPM adalah pengasramaan. Biasanya di asrama itu ada senior dan junior.

Senior ini mendominasi dan mengendalikan seluruh aktivitas asrama. Para junior biasanya harus tunduk kepada para senior, tidak boleh membantah, apalagi menantang. Pola hubungan yang terbangun di sekolah seperti ini adalah pola jenderal-kopral ala militer.

Superioritas senior inilah yang menjadi pemicu tindak kekerasan terhadap junior. Dampak buruknya adalah tumbuh suburnya sifat dendam junior terhadap senior. Jika tidak dapat melampiaskan dendam tersebut kepada seniornya, maka suatu saat mereka akan melakukan hal yang sama setelah mereka naik kelas menjadi senior. Kekerasan akhirnya menjadi kultur.

Kedua, lemahnya pola pengawasan yang diterapkan sekolah. Terjadi kasus seperti ini mengisyaratkan bahwa ada yang bermasalah dengan sistem kepengawasan sekolah. Pengawasan di sekolah ini bisa jadi hanya dilakukan dalam aktivitas tertentu terutama di ruang belajar.

Sementara pengawasan di tempat lain seperti asrama, ruang praktik, dan ruang makan tidak ada sama sekali. Boleh jadi, pengawasan seperti asrama diserahkan kepada mereka yang senior. Ini bahaya karena kewenangan itu dapat disalahgunakan.

Para senior akan bertindak melebihi kewenangan yang diberikan kepada mereka. Ketiga, sekolah terlalu fokus pada penempaan fisik dan lemah dalam pembinaan mental siswa. Sekolah melakukan penempaan fisik, menegakkan disiplin dan kemandirian, serta memberi sanksi yang bersifat fisik, seperti push up, squat jump, dan sanksi fisik lainnya.

Di sisi lain, aspek pembinaan mental sebagai core pendidikan terkadang diabaikan. Padahal aspek inilah yang harus diperkuat untuk penumbuhan karakter siswa. Di sinilah tempatnya untuk menanamkan nilai karakter kebaikan pada mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi tegas bukan keras, pemaaf bukan pendendam, berani bukan penakut, dan terbuka bukan tertutup.

Upaya Antisipatif
Ke depan, semua pihak harus berkomitmen memutus mata rantai kultur kekerasan di sekolah. Untuk itu harus ada upaya antisipatif dari seluruh komponen pendidikan, terutama sekolah. Pertama, sekolah sebaiknya lebih selektif dalam menerima calon siswa. Lakukan seleksi sesuai prosedur dan hindari kolusi dan nepotisme agar siswa yang lulus benar-benar siswa yang berkualitas. Satu hal lagi, tes psikologi wajib bagi calon siswa untuk mengidentifikasi kepribadian mereka.

Kedua, terkait dengan proses pendidikan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sekolah, yakni; pertama, sesuai dengan bunyi pasal 8 Permendikbud tentang pencegahan kekerasan di sekolah.

Maka sekolah harus menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, membangun lingkungan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan, menjamin keamanan, dan wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) serta mensoyialisasikannya kepada orang tua/wali.

Aspek kedua adalah peningkatan peran kepengawasan sekolah. Sekolah dengan penerapan disiplin tinggi dengan sistem asrama, sangat rentan dengan tindak kekerasan. Untuk itu sistem kepengawasan harus ditingkatkan, baik di ruangan, asrama, tempat praktik, dan lain-lain.

Pengawasan yang diserahkan kepada para senior sebaiknya didampingi oleh petugas khusus. Maka personel pengawas di sekolah harus diperbanyak sesuai dengan jumlah siswa. Fasilitas CCTV juga dapat dimanfaatkan untuk memantau aktivitas siswa, terutama di tempat yang rawan terjadinya tindak kekerasan.

Adapun aspek ketiga adalah memperkuat pembinaan mental siswa. Ada waktunya siswa dituntut tegas dan disiplin, tapi harus diupayakan jangan terkesan keras. Di samping penempaan disiplin, perlu dilakukan pendekatan psikologis agar siswa tidak tumbuh menjadi pribadi yang kejam dan keras.

Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling (BK) harus diperbanyak. Tidak cukup satu atau dua guru BK, tergantung pada jumlah siswanya. Idealnya, 10 orang siswa dibimbing oleh satu orang guru konselor. Peran mereka bukan hanya ketika siswa membuat masalah, tapi lebih dari itu terus menggali potensi, memotivasi, dan membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar.

Dengan beberapa upaya di atas, kiranya kasus kekerasan di sekolah seperti yang terjadi di SUPM tidak lagi terulang. Apa pun ceritanya, sekolah bukanlah pusat militerisasi dengan dalih menegakkan disiplin.

Sekolah jenis apa pun itu, sejatinya diberdayakan sebagai pusat transmisi nilai-nilai kebaikan, transformasi pengetahuan, dan sebagai pusat pengembangan bakat minat siswa. Ingat konsep Ki Hajar Dewantara yang sering dikutip oleh Anies Baswedan, bahwa sekolah itu adalah taman yang menghadirkan rasa aman, nyaman, menyenangkan, dan sebagai tempat yang selalu dirindukan oleh siswanya.*

Dr. Johansyah, M.A., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Washliyah Aceh Tengah. Email: johan.arka@yahoo.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here