PKPAID Nilai Tidak Perlu Lembaga Khusus Tangani Korban Kekerasan Seksual

0
171
Erry Syahrial, Ketua Perkumpulan KPAID se-Indonesia

BATAM, LINDUNGIANAK.COM – Perkumpulan Komisioner Perlindungan Anak Daerah (PKPAID) se- Indonesia menilai pemerintah tidak perlu membuat lembaga khusus untuk perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Lembaga yang sudah ada saat dimaksimalkan saja fungsinya.

Hal tersebut dsaimpaikan Ketua PKPAID Erry Syahrial menanggapi usaulan ESPAT  yang menganggap perlu dibentuk lembaga khusus menanggani korban kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut Erry, saat ini sudah banyak lembaga yang dibentuk pemerintah dalam hal untuk penguatan perlindungan anak, termasuk terhadap korban kekerasan seksual. Namun lembaga yang ada masih banyak yang belum berjalan maksimal dan kurang didukung pemerintah.

‘’Yang sudah ada saja kurang didukung dengan anggaran yang memadai dan kurang perhatian,’’ jelasnya.

Erry mencontohkan salah satu lembaga yang kurang mendapat perhatian pemerintah termasuk pemerintah daerah adalah Komisi Perlindungan Anak yang ada di daerah. Di daerah ada namanya KPAID, KPPAD atau KPAD.

Lembaga independen yang dibentuk pemerintah daerah ini sangat membantu efektifitas perlindungan anak di berbagaid aerah, termasuk pada korban kekerasan seksual, dan pelanggaran hak-hak anak lainnya.

‘’Tidak hanya pengawasan, banyak hal-hal teknis dilakukan komisioner KPPAD yang mestinya itu adalah tupoksi lembaga teknis yang sudah dibentuk seperti P2TP2A. Namun karena belum jalan, dan masyarakat butuh layanan maka komisioner memberikan layanan ekstra termasuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual,’’ papar Erry yang juga ketua Komisi Pengawasan d an Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau.

Bahkan sebelum laporan keluarga korban masuk ke kepolisian untuk ditindaklanjuti proses hukumnya, komisioner KPAID, KPPAD dan KPAD masyarakat sudah lebih dahulu menangani korban dengan melakukan asesmen korban, melihat kondisi korban secara psikologis, penguatan kepada korban dan keluarganya, mengarahkan pelaporan, mengadvokasi kasus hukum supaya jalan dan rekomendasi ke lembaga layanan lain.

Yang mesti dipikirkan pemerintah saat ini, menurut Erry,  adalah memperkuat keberadaan KPAID, KPPAD dan KPAD di daerah dan membentuknya  di daerah yang belum ada.

‘’Hingga saat ini belum semua daerah memiliki komisi perlindungan anak yang bertugas sebagai lembaga mengawasi implementasi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Persoalan anak sangat luas dan banyak yang harus diawasi sehingga perlu kehadiran KPAI di daerah,’’ pungkas Erry.

Menurut Erry yang perlu dipikirkan saat ini adalah lembaga rehabilitasi khusus bagi anak yang diperuntukan bagi korban kekerasan seksual, pelaku anak yang tidak masuk sistem peradilan pidana anak atau anak yang mendapatkan didiversi. Banyak kasus anak terulang kembali karena korban anak dan pelaku anak tidak mendapatkan rehabilitasi.

”Ini yang mestinya dipikirkan pemerintah terlebih dahulu. Kebanyakan daerah tidak punya panti rehabilitasi untuk anak-anak seperti ini,” katanya.

ECPAT Usulkan Dibentuk Lembaga Khusus

Sebelumnya End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) mengusulkan agar pemerintah segera membentuk lembaga khusus untuk perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual.

Koordinator ECPAT Ahmad Sofyan mendesak Kemen PPPA segera membentuk lembaga khusus untuk menangani anak korban kekerasan seksual sebelum sampai pada tahap pelaporan ke pihak kepolisian.

“Harusnya ada lembaga yang mana sebelum korban sampai ke kantor polisi, dia harus terlebih dulu di situ,” ujar Ahmad usai menghadiri diskusi di kantor Kemen PPPA, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, lembaga itu nantinya yang akan memberikan layanan konseling sementara kepada korban. Setelah memberikan konseling, lembaga ini kemudian akan memutuskan apakah korban perlu direhabilitasi atau diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Lembaga itu juga nantinya akan menemani korban jika hendak mengajukan pelaporan ke kepolisian.

“Jadi tidak otomatis dibawa ke polisi seperti sekarang,” ujarnya.

Menurut Ahmad, keterlibatan polisi dalam kasus kekerasan seksual kepada anak diperlukan jika pelaku sudah ada. Namun persoalannya saat ini, korban kekerasan seksual khususnya anak, tidak pernah punya tempat khusus untuk konseling.

“Sebenarnya sudah ada lembaga pelayanan itu, ada P2TP2A [Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak] tapi hanya beberapa yang bagus dan dipercaya masyarakat. Ada kendala juga masyarakatnya tidak tahu,” tuturnya.

Ia berharap apabila lembaga ini terealisasi sehingga mampu membuat korban kekerasan seksual berani melaporkan kasusnya. Sebab selama ini pelaporan kasus kekerasan seksual masih minim.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2016, terdapat 24.7610 kasus kejahatan pada anak. Dengan 30 persennya adalah kejahatan seksual. Dari jumlah tersebut, kata Ahmad, hanya 20 persen yang mau melaporkan kasus mereka.

“Kalau korban tidak melapor nanti pelaku merasa aman dan akhirnya jumlah kasus kekerasan seksual yang meningkat,” pungkasnya.

Sumber: tirto.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here