Ribuan Siswa Terancam Tidak Ikut USBN karena Bencana Alam

0
198
Kelas darurat di lokasi bencana alam yang didirikan oleh Kemendikbud

JAKARTA, LINDUNGIANAK.COM – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima banyak pengaduan terkait siswa yang terancam tidak bisa ikut Ujian Nasional (UN) 2019 baik alasan bencana alam maupun kasus anak yang terjadi di sekolah.

Sebagaimana diketahui, seluruh siswa SLTA di Indonesia melaksanakan USBN (Ujian Sekolah Bersama Nasional) dan pada 25-28 Maret 2019 untuk siswa SMK dan tanggal 1,2,4 dan 8 April 2019 bagi siswa SMA/MA. UN tinggal menghitung hari, namun sampai hari ini ada ratusan hingga ribuan anak terancam tidak bisa mengikuti USBN dan UN tahun 2019 dengan berbagai sebab.

KPAI mengungkapkan, kurang lebih 200-an dari 600 lebih pelajar SD hingga SMA/SMK dari berbagai kampung dan distrik di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional (UN).

‘’Ratusan anak atau pelajar asal Nduga itu kini berada di tenda-tenda darurat di halaman gereja Kingmi, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Mereka merupakan bagian dari 2.000 lebih pengungsi dari Nduga, imbas dari kekerasan awal Desember 2018,’’ ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan dalam pers rilis yang diterima Lindungianak.com, Selasa (19/3/2019).

BAJA JUGA :   KPAI Awasi Proses Hukum dan Restitusi Lima Anak Korban TPPO di Bali

Dijelaskan Retno, mereka berada di Napua karena mengikuti orangtua yang mengungsi. Selain itu ada juga 80-an guru yang juga dari Nduga bersama mereka. Pelajar asal Nduga tersebut menginginkan mengikuti UN di ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Wamena dan tidak ingin ujian di Kenyam, Kabupaten Nduga. Sejak peristiwa kekerasan tersebut, anak-anak bersekolah di sekolah darurat.

Meski pada Februari 2019, Wakil Bupati  Nduga Wentius Nimiangge mengklaim kondisi keamanan di beberapa wilayah, khususnya ibu kota kabupaten setempat sudah berangsur kondusif, dengan roda pemerintahan dan pendidikan yang mulai berjalan normal, namun para pengungsi masih takut dan mengkhawtirkan keselamatan keluarganya, terutama anak-anak.

Selain itu, ribuan anak-anak yang berada di berbagai daerah bencana karena banjir/banjir bandang, longsor, gempa dan lain-lain di berbagai daerah di Indonesia, misalnya saja Lombok Timur dan Lombok Utara (NTB) masih terus diguncang gempa dengan magnitudo yang lumayan besar, yaitu 5.2 SR yang terjadi pada Minggu, 17 Maret 2019, pukul 15.07 Wita.

BAJA JUGA :   Lindungi Anak dari Politik dan Kampanye

‘’KPAI meminta pemerintah memastikan hak anak-anak di wilayah terdampak gempa untuk mengikuti USBN maupun UN meski dengan kondisi darurat atau dalam pemulihan akibat bencana,’’ ujar Retno

KPAI berulangkali mengingatkan Kemdikbud RI dan Kemenag RI, bahwa anak-anak yang terpaksa harus bersekolah di sekolah darurat, maka saat USBN maupun UN, materi soalnya harus menyesuaikan atau mempertimbangkan kondisi mereka. Karena anak-anak yang berada di sekolah-sekolah darurat umumnya tidak dapat maksimal mengikuti proses pembelajaran dibandingkan dengan siswa lain yang sekolah tidak berada di lokasi bencana.

Selanjutnya banjir bandang yang terjadi di Sentani, Papua yang baru saja terjadi, lanjut Retno, juga harus dipikirkan cara mengantisipasi agar anak-anak di wilayah bencana tersebut tetap bisa mengikuti USBN dan UN.

BAJA JUGA :   KPAI: Jangan Unggah KIA di Medsos

Terkait anak-anak yang bersekolah dalam situasi darurat di sekolah-sekolah darurat, lanjut Retno, maka pemerintah wajib memfasilitasi sepenuhnya USBN maupun UN-nya dengan materi soal disesuaikan pada batas yang mampu diselesaikan anak-anak pada situasi darurat tersebut.

Anak-anak yang wilayahnya terdampak bencana langsung dan peristiwanya baru saja terjadi, seperti bencana di Sentani (Papua), maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat wajib segera mengantisipasi kondisi tersebut agar anak-anak di wilayah bencana tersebut tetap bisa mengikuti USBN dan UN yang pelaksanaannya tinggal menghitung hari.

KPAI mengusulkan ketika pemerintah sudah menggunakan UN sebagai parameter pemetaan kualitas pendidikan secara nasional sebagaimana diperintah UU Sisdiknas, maka semestinya pelaksanaan UN cukup sampel. Tidak perlu seluruh anak, seluruh sekolah dan setiap tahun. ‘’Sehingga ketika terjadi bencana alam semacam ini di suatu wilayah, maka pemerintah bisa mengantisipasi dengan cepat bahwa wilayah tersebut tidak digunakan sebagai sampel dan diganti wilayah terdekat yang tidak terdampak bencana,’’ ujarnya.(eri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here