Pemenuhan Hak Pendidikan ABH Belum Berjalan Optimal

0
231
Penandatanganan perpanjangan MoU antara LPKA Batam dengan Puskesmas Baloi yang disaksikan KPPAD Kepri

BATAM, LINDUNGIANAK.COM –  Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA ) Batam Novriadi mengungkap bahwa hampir semua hak-hak anak yang direhabilitasi di lembaga yang dipimpinnya sudah terpenuhi dengan baik, kecuali masih ada satu yang belum berjalan oprimal.

‘’Pemenuhan hak anak yang belum berjalan optimal tersebut adalah pemenuhan hak pendidikan anak untuk semua anak yang dibina LPKA Batam,’’ ungkap Novriadi kepada seluruh Komisioner Komisi Pengawasan dan perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri  saat melakukan monev pelaksanaan Sisstem Peradilan Pidana Anak di LPKA Batam, Senin (25/3/2019).

Lebih jauh pemenuhan hak pendidikan yang dimaksud Novriadi adalah sistem kejar paket A, paket B dan paket C yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Batam di LPKA Batam. Sebagaimana diketahui, sebelumnya LPKA Batam sudah menjalin MoU dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pendidikan untuk seluruh ABH di LPKA.

‘’Setelah dilakukan evaluasi, ternyata program ini dinilai tidak berjalan maksimal. Misalkan, siswa yang ikut di awal paket misalnya  10 anak, namun yang bisa ikut ujian akhir hanya tinggal 2 anak,’’ ujar  Novriadi mencontohkan.

BAJA JUGA :   Korban Anak di Kepri Didominasi Kasus Pencabulan dan Kekerasan Fisik

Dijelaskannya, permasalahan ini disebabkan karena masa rehabilitasi anak di LPKA berjalan singkat yaitu banyak dalam hitungan bulan. Sementara program paket berjalan selama setahun.

‘’ Program  paket belum selesai, ABH sudah keluar dari  LPKA dikembalikan kepada orangtuanya karena masa rehabilitasinya sudah berakhir,’’ ujar Novriadi.

Dijelaskan Novriasi, program paket di dalam LPKA gratis karena sudah ditanggung pemerintah. Setelah keluar dari LPKA, anak yang bersangkutan tidak mau lagi melanjutkan pendidikan atau program paket di luar.

Alasannya juga beragam yaitu tidak mau membayar bila melanjutkan paket di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dimiliki masyarakat , PKBM jauh dari rumah, minat anak yang tidak ada lagi belajar karena pengaruh lingkungan, anak disuruh bekerja dan lainnya.

‘’ABH yang dibina di LPKA dan mendapat program kejar paket  ini tidak saja asal Batam tapi juga berasal dari daerah lain di Kepri seperti Lingga, Natuna, Karimun  dan lainnya sehingga ketika habis masa rehabilitasi tidak melanjutkan lagi di luar,’’ terang Novriadi.

BAJA JUGA :   KPPAD Kepri Ajak Media Massa dan Media Sosial Lindungi Anak

Novriadi berharap, kedepan harus dibuat formula sistem pendidikan yang tepat untuk anak-anak di LPKA sehingga harus dibicarakan dengan Dinas Pendidikan Kota Batam maupun dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

Sementara KPPAD Kepri selama ini telah mengawasi, mendorong dan mengadvokasi pemenuhan hak-hak anak di dalam LPKA  baik itu hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil berupa   hak identitas anak. Termasuk  hak partisipasi anak yaitu anak dilibatkan atau diberikan berbagai  kegiatan untuk tumbuh kembang anak seperti olahraga, seni, budaya, keterampilan dan sebagainya.

”Terkait masalah ini pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA yang tidak berjalan maksimal ini, kami akan mengadvokasi ke dinas pendidikan sehingga ke depan ada solusinya sehingga semua bentuk pemenuhan hak anak di LPKA berjalan maksimal,” ujar Erry, Ketua KPPAD Kepri merespon masalah tersebut.

LPKA Perpanjang MoU dengan Puskemas Baloi

Kepala Puskesmas Baloi dr Dewi Murni saat menjelaskan kepada KPPAD Kepri tentang layanan kesehatan kepada anak-anak di LPKA Batam

Monitoring evaluasi implementasi SPPA yang dilakukan KPPAD Kepri  bertepatan dengan kegiatan Gernas Pemenuhan Hak Identitas Anak  yang dilaksanakan oleh LPKA Batam dan serentak berlangsung di 35 LPKA seluruh Indonesia.

BAJA JUGA :   Jambret Incar Anak yang Sedang Main HP

Usai kegiatan pemberitan identitas anak berupa e-KTP, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU LPKA Batam dengan Kepala Puskesmas Baloi dr Dewi Murni dalam rangka pemenuhan hak kesehatan anak di LPKA.

MoU ini merupakan perpanjangan  setelah MoU sebelumnya yang sudah berjalan setahun berakhir. Selain dengan Puskesmas, LPKA Batam juga bekerjasama dengan RSUD Embung Fatimah dan RS Budi Kemuliaan. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh Ketua dan seluruh Komisioner KPPAD Kepri.

‘’Kita siap memberikan layanan pemenuhan hak kesehatan anak di LPKA. Setiap bulan, kami rutin datang ke LPKA untuk mengecek kondisi kesehatan anak-anak di sini. Bila ada yang sakit kita memberikan layanan dan obat yang dibutuhkan,’’ ujar Dewi Murni usai menandatangani MoU.

Dari monev yang dilakukan KPPAD, satu anak di LPKA Batam mengalami  sakit TB. Terhadap sakit TB ini, Puskesmas sudah melakukan pengecekan kesehatan pada pasien, memberikan obat dan akan selalu memantau kesehatan anak tersebut. Terkait ini, KPPAD Kepri sudah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi Kepri.(redaksi 01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here