Polisi Cek ABH yang Tidak Bisa Ikut UNBK

0
202
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono

JAKARTA, LINDUNGIANAK.COM- Polda Metro Jaya mengaku masih mengecek dan mendata ada tidaknya siswa SMA/SMK yang menjadi pelaku pidana atau anak berhadapan hukum yang ditahan polisi, namun mereka wajib mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019.

“Kita masih mengecek dan mendata dulu, apakah ada siswa yang ditahan yang ikut UN atau tidak. Jika ada tentunya kita koordinasikan dengan Diknas,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (1/4/2019).

Mulai Senin (1/4/3019) pelaksanaan UNBK jenjang SMA/SMK digelar dan berlangsung hingga 2, 4, dan 8 April 2019. Sehubungan dengan pelaksanaan UNBK tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membuka pengaduan terkait USBN dan UNBK tahun 2019 dengan berbagai permasalahan, mulai dari tidak diberi hak ujian karena alasan tunggakan SPP/sejenisnya, karena melakukan pelanggaran disiplin dan lain sebagainya.

BAJA JUGA :   Bolmong Hadapi Meningkatnya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan mengatakan, pengaduan dapat dikirimkan ke pengaduan online KPAI di website www.kpai.go.id , email pengaduan KPAI ke pengaduan@kpai.go.id dan nomor pengaduan KPAI 082136772273. Saat pelaksanaan UNBK jenjang SMK, KPAI tidak menerima pengaduan sama sekali dari peserta ujian maupun orangtuanya.

Terkait dengan pelaksanaan USBN dan UNBK ini, KPAI mengeluarkan beberapa rekomendasi  baik kepada pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah.

BAJA JUGA :   Bocah SD Tewas Digigit Ular saat Tidur, RS Lambat Memberikan Pertolongan

Pertama,  KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi hak anak-anak untuk mengikuti ujian sebagai bentuk pemenuhan hak-hak atas pendidikan.  Apapun kesalahan peserta didik, sudah seharusnya anak-anak tersebut tetap diberi hak mengikuti ujian.

‘’Anak-anak pelaku pidana, yang berhadapan dengan hukum dan berada di Lapas Anak atau LPKA saja tetap diberi kesempatan mengikuti UN dengan pengawalan pihak kepolisian,’’ ujar Retno.

BAJA JUGA :   No-Hassle Secrets In Foreign Brides - Where To Go

Kedua, KPAI mengingatkan bahwa meski anak-anak yang dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin, hak atas pendidikan tetap harus dijamin sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Perlindungan Anak. Hak anak mengikuti ujian tetap harus dipenuhi, namun terkait kelulusan yang bersangkutan merupakan hak pendidik dan satuan pendidikan sebagaimana sudah ditentukan dalam peraturan perundangan dan kriteria kelulusan.* (redaksi 01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here