Online Game Picu Kasus Kekerasan dan Tawuran di Bekasi

0
299
Para pelajar diamankan Kepolisian Polres Metro Bekasi ketika hendak tawuran.

BEKASI, LINDUNGIANAK.COM –   Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi menyebut, telah terjadi pergeseran pola kekerasan yang melibatkan anak-anak. Dari semula berupa kekerasan seksual yang mendominasi, kini mengarah kepada kekerasan fisik.

Ketua KPAD Kota Bekasi Aris Setiawan mengatakan, hingga akhir Maret 2019, lembaganya menerima 23 pengaduan terkait kekerasan anak. Saat diverifikasi, jumlahnya mengecil menjadi 16 kasus.

“Dominannya kasus yang berupa tawuran. Angka kasus lebih kecil dari pengaduan awal karena ternyata kasus yang sama bisa dilaporkan oleh beberapa pihak, utamanya terkait tawuran ini,” ucap Aris Setiawan, Senin 8 April 2019, sebagaimana dikutip  lindungianak.com dari kepada pikiranrakyat.com.

Berdasarkan penanganan yang telah dilakukannya terhadap kasus-kasus tawuran tersebut, mayoritas dipicu karena permainan game online yang saat ini sedang populer. Permainan tersebut memancing pemainnya mempraktikkan apa yang ada dalam game tersebut dalam kehidupan nyata dan diwujudkan dengan cara tawuran.

BAJA JUGA :   Siswi SMP Dianiaya 12 Siswi SMA, Trending Tagar #JusticeForAudrey dan Petisi Online

“Ini semakin membuktikan betapa game bisa sangat mempengaruhi tindakan anak. Sebab, semula game yang marak mengandung konten pornografi, kini bergeser ke bentuk kekerasan. Pergeseran itu paralel dengan pola kekerasan yang melibatkan anak,” katanya.

KPAD tengah mempertimbangkan rencana menyurati Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mempertimbangkan pembatasan umur pengakses game online berkonten kekerasan.

Kemenkominfo juga harus memberikan batasan jelas muatan game online yang memang dimaksudkan sebagai e-sport.

“Jangan sampai anak-anak yang terpapar game online mendapatkan berbagai efek negatif yang tak coba diantisipasi, mulai dari semakin jauhnya dari lingkungan sosial, energi habis, lalu daya kritis dan daya tahan belajar kian rendah,” katanya.

BAJA JUGA :   Korban Anak di Kepri Didominasi Kasus Pencabulan dan Kekerasan Fisik

Harus tetap bersekolah

Aris Setiawan menyebutkan, dari 16 kasus yang ditangani, 8 anak terjerat hukum dan proses hukumnya telah berjalan. Meski proses yang telah berjalan masih jauh dari layak karena keterbatasan sarana prasarana yang sesuai untuk peradilan anak, KPAD telah menjamin hak anak yang terjerat hukum akan pendidikan bisa tetap terlaksana.

“Belum lama ini kami mendampingi anak tersangka pelaku tawuran yang diminta mengundurkan diri oleh sekolahnya. Tindakan demikian tidak bisa dibenarkan karena sekalipun ada di balik sel, anak tetap berhak mengakses pendidikan, termasuk melaksanakan ujian nasional,” katanya.

BAJA JUGA :   Tiga Bocah Jadi Korban Pencabulan Terungkap saat Korban Ketahuan Merokok

Aris Setiawan mengatakan, dalam menangani kasus anak yang terlibat hukum, KPAD sepenuhnya menyerahkan kepada kepolisian untuk prosesnya. KPAD hanya sebatas memastikan hak-hak anak tidak terlanggar selama proses hukum berjalan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Riswanti mengatakan, dalam menangani kasus kekerasan anak, instansinya selalu bekerja sama dengan KPAD dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestro Bekasi Kota jika kasusnya menyangkut ranah hukum.

“Sinergi ini kami lakukan agar tiap kasus bisa tertangani hingga tuntas. Penanganan yang setengah-setengah, dikhawatirkan mendatangkan efek jangka panjang baik bagi korban maupun pelaku,” katanya.*

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here