7 Persoalan KPAI dan KPAD sehingga Perlu Dilakukan JR dan Penguatan

0
229
Komisioner KPAI dan Muhammad Joni (paling kanan) saat pembukaan workshop persiapan judicial review UU No 35 Tahun 2014

Joni: Tanda Pengabaian Konstitusi dari Pemerintah

BOGOR, LINDUNGIANAK.COM –  Pengacara dan staf ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Muhammad Joni SH MH menilai ada 7 permasalahan yang dihadapi KPAI dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) sehingga kelembagaan perlindungan anak ini mengalami stagnasi hingga saat ini.

Ketujuh permasalahan tersebut disimpulkan Muhammad Joni dari berbagai permasalahan yang disampaikan komisioner  KPAI dan KPAD untuk dilakukan penelahaan lebih lanjut sebagai bahan dalam permohonan judicial review (JR) terhadap UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diajukan KPAI.

Ketujuh permasalahan tersebut adalah, pertama, kelembagaan KPAI di pusat dan KPAD dii daerah dibentuk pemerintah, namun setelah itu  dibiarkan dan  tidak dibina sebagaimana mestinya sebagaimana layaknya sebuah lembaga Negara dan sebagaimaana layaknya lembaga daerah.

Kedua, tidak difasilitasi  dengan baik hak-hak keuangannya baik hak keuangan lembaganya maupun hak keuangan komisionernya. ‘’Yang salah system di pemerintahan. Ini sebenarnya pengabaian konstitusi dari pemerintah,’’ tegas Joni.

Ketiga, lanjut Joni, ada kelembagaan KPAD yang dieliminir dan dibekukan oleh pemerintah daerah. ‘’Pembekukan ini dan pemberian hak keuangan juga dipengaruhi sikap like dan dislike dari kepala daerah terhadap komisioner KPAD. Ini tidak boleh terjadi kedepannya. Selama ini terjadi karena tidak dibangun sistemnya,’’ paparnnya.

Keempat, KPAD  tidak terstruktur dengan KPAI. Hubungan KPAI dengan KPAI hanya sebatas koordinatif dan konsultatif sehingga KPAI tidak bisa banyak berbuat untuk KPAD.

Kelima, KPAD dibentuk di daerah, namun tidak di seluruh Indonesia. Ini disebabkan karena pembentukan tidak bersifat wajib. Kepala daerah yang peduli membentuk KPAD.

‘’Kepala daerah yang tidak peduli tidak akan membentuknya, atau membiarkan nasib KPAD yang sudah dibentuk  hingga akhirnya mati,’’ kata Joni dengan nada prihatin.

Keenam, tidak ada kesamaan nomenklatur kelembagaan KPAD di daerah. Ada 4 nomenklatur di daerah yaitu KPAID, KPPAD, KPAD, dan KPAI dengan menyebut nama daerah.

‘’Berdasarkan UU No 35 tahun 2014, namanya adalah KPAD. Sementara di beberapa daerah memakai nama KPPAD berdasarkan Perda Perlindungan Anak yang dibiuat. Kedepan harus diseragamkan penamaan kelembagaannya,’’ saran Joni.

Ketujuh, harus diuji apakah KPAI merupakan lembaga Negara dan apakah KPAD lembaga  organisasi perangkat daerah (OPD). Selama ini pemerintah belum menunjukkan hal tersebut.

‘’Saya menilai KPAI adalah lembaga Negara dan masuk dalam NHRI (National Humman Right Institution) dan KPAD adalah lembaga daerah, subordinasi Gubernur atau Bupati/Walikota di daerah,’’ kata Joni.

Menurut Joni, judicial review harus segera dilakukan oleh KPAI dan KPAD/KPPAD untuk menyelesaikan tujuh permasalagan dan temuan fakta tersebut di atas. Namun tidak cukup judicial review, harus ada langkah atau upaya lain yang harus dilakukan KPAI. Upaya lain tersebut adalah membentuk pokja kelembagaan KPAI.

‘’Dengan pokja kelembagaan diharapkan KPAI dan KPAD membuat program penguatan kelembagaan sehingga bisa keluar dari kondisi stagnan saat ini. Dengan demikian KPAI dan KPAD bisa sustainable dari waktu ke waktu,’’ harapnya.(redaksi01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here