KPAI dan KPAD Ajukan Judicial Review UU Perlindungan Anak

0
250
Foto Rakor persiapan judicial review yang digelar KPAI di Sahira Batik Hotel, Bogor

BOGOR, LINDUNGIANAK.COM –  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) seluruh Indonesia akan mengajukan judicial review terhadap UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam waktu dekat, KPAI dan KPAD akan mengajukan judicial review tersebut ke Makamah Konstitusi.

Rencana judicial review tersebut dimatangkan dalam rapat koordinasi yang digelar KPAI, perwakilan 8 KPAD dari beberapa daerah dan perwakilan dari masyarakat yang digelar Kamis (16/5/2019) malam dan berlangsung hingga Jumat (17/5/2019) di Sahira Butik Hotel, Bogor. Rakor ini juga dihadiri oleh hampir semua komisioner KPAI dan Muhammad Joni SH MH selaku pengacara KPAI yang ditunjuk untuk mengajukan judicial review.

Ketua KPAI Dr Susanto MA yang membuka rakor tersebut mengungkapkan, upaya judicial review tersebut diilakukan untuk memperkuat kelembagaan KPAI dan KPAD yang ada di daerah. Pasal yang akan diajukan judicial review adalah terkait dengan Pasal terkait pembentukan KPAD di daerah yang bersifat dapat dibentuk (Pasal 74 ayat 2  UU Perlindungan Anak)  supaya nantinya pembentukan KPAD menjadi wajib.

‘’Saat ini, pembentukan KPAD masih bersifat opsional. Kita berharap pembentukan KPAD nantinya bersifat mandatori sehingga wajib dibentuk paling tidak di setiap provinsi yang ada di Indonesia,’’ ujar Susanto.

Pasal lainnya  yang akan diajukan judicial review adalah terkait tupoksi KPAI dan KPAD yang dalam UU No 35 tahun 2014 (perubahan pertama) mengalami pengurangan atau dihilangkan dalam proses politik di DPR RI. Tupoksi hilang yang  dimaksud adalah sosialisasi dan terkait dengan pelaporan.

‘’Dalam judicial review ini kita ingin memperluas tupoksi KPAI dan KPAD. Kita berharap tupoksi sosialisasi kembali dimasukan menjadi salah satu tupoksi KPAI dan KPAD,’’ kata Susanto.

Margaret Maimunah, Komisioner KPAI yang membidangi masalah kelembagaan menambahkan, upaya judicial review ini akan dimaksimalkan  dan ini merupakan upaya yang terakhir setelah berbagai upaya sudah dilakukan KPAI dengan melakukan advokasi ke berbagai kementrian terkait. Upaya tersebut terganjal berbagai kendala baik di pusat maupun di daerah.

Di daerah, pembentukan KPAD mengalami stagnasi bahkan ada beberapa KPAD yang tidak diperpanjang lagi kelembagaannya dan mengalami bamyak kendala lainnya.

Rakor persiapan judicial review ini juga dihadiri oleh 8 perwakilan KPAD yang bertindak sebagai pemohon antara lain dari KPPA Aceh, KPPAD  Kepri, KPPAD Bangka Belitung, KPPAD Kalimantan Barat, KPAD Bandung, KPAD Subang dan KPAI Bogor. Zahrin Piliang, mantan komisioner KPAID Sumatera Utara yang sudah ditutup kelembagaan oleh Gubernur Sumut juga bertindak sebagai salah satu pemohon ke MK. Ditambah adalah perwakilan perseorang atau masyarakat.

Judicial review KPAI ini dikuasakan KPAI dan KPAI ke Pengacara Muhammad Joni SH MH dan tim yang selama ini banyak memberikan masukan untuk penguatan perlindungan anak terutama untuk KPAI.(redaksi01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here