Kebijakan Merdeka Belajar Dikhawatirkan Ganggu Tumbuh Kembang Anak

0
161
Siswa SD sedang ikuti UN. Penghapusan Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu dari empat paket kebijakan pendidikan Mendikbud Nadiem Makarim.

BATAM, LINDUNGIANAK.COM – Empat kebijakan pendidikan terutama pada kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Anwar Makarim menuai pro-kontra, tidak saja hanya terjadi secara nasional, Regional Batam pun demikian.

Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri, Erry Syahrial, mengatakan empat paket perubahan pendidikan dengan nama ‘’merdeka belajar’’ tersebut perlu disampaikan secara jelas ke publik sehingga bisa dikaji lebih mendalam oleh pakar-pakar yang sesuai dengan bidangnya

Menurut Erry, pendidikan seyogyanya menunjang tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Jangan sampai sistem pendidikan yang berubah dengan cepat tanpa dipersiapkan dengan matang atau kebijakan yang keliru bisa mempengaruhi fase tumbuh kembang anak,’’ ujar Erry Syahrial haluankepri.com seperti dikutip lindungianak.com, Jumat (13/12/2019).

BAJA JUGA :   Balita Tewas di Tangan Ayah Tirinya

Untuk itu, Mendikbud diminta hati-hati dalam membuat di bidang pendidikan dengan berbagai aspek pertimbangan yang komprehensif. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah aspek tumbuh kembang anak dan perlindungan anak secara umum.

‘’Jangan sampai perubahan tersebut karena latah di bidang pendidikan, ganti mentri pendidikan, ganti kurikulum,’’ ujarnya.

Untuk penghapusan UN sendiri sampai saat ini masih pro dan kontra.  Kita selama ini di bidang pendidikan terbiasa dengan budaya ujian akhir seperti UN sebagai ujian kelulusan sudah pendidikan sehingga semua komponen pendidikan bersemangat dan penuh persiapan menghadapi UN tersebut.

‘’Penghapusan UN tersebut bisa saja berpotensi mengurangi semangat anak untuk belajar lebih keras karena tidak ada beban bagi anak,’’ katanya.

BAJA JUGA :   Terkait Kamatian Dua Anak Kembar, BPJS Batam Diminta Banyak Sosialisasi ke Masyarakat

Hal senada dengan Erry Syahrial, Komisioner Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI) Dr Sitti Hikmawati juga angkat bicara mengkritisi kebijakan Mendikbud. Sitti menjelaskan hak tumbuh kembang anak yang eksplisit dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Perlindungan Anak, bahkan konstitusi Pasal 28B ayat 2 UUD 1945.

“Bukankah education rights hanya sebagian saja dari development rights, keduanya saling isi bukan saling menegasi. Patut publik kuatir ubah kebijakan pendidikan berdalih revolusi teknologi industri, namun berdampak abai pada hal mendasar yaitu hak tumbuh kembang anak,” kata Sitti.

Dikatakan, ibarat pohon , tumbuh kembang anak adalah pokoknya. Pendidikan adalah  dahannya, dan sekolah mungkin renting kecil yang tegak pada peradaban hutan belantara.

BAJA JUGA :   Kak Seto Usul ke Mendikbud Sekolah Cukup Tiga Hari

Mwnurutnya, kemerdekaan yang didambakan sebuah ranting adalah kemerdekaan untuk bisa tumbuh kembang ke segala arah, namun tetap terikat pada dahan terlebih pokoknya.

Sehingga menjadi sebuah pertanyaan besar ketika sang ranting, diarahkan untuk “merdeka” namun melupakan pada keniscayaan adanya dahan dan pokok pohon itu sendiri.

“Sejalan dengan itu, paradigma asas the best interest of child (kepentingan terbaik untuk anak), perlu menjadi rujukan utama alias paramount consideration,” jelasnya.

Life span development dalam siklus kehidupan anak bukanlah proses revolusi, ia merupakan sebuah proses evolusi yang harus dilalui berdasarkan siklus normal yang menjadi fitrah anak tersebut,” pungkasnya.*

Sumber: haluankepri.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here