KPAI – KPAD Ajukan Judicial Review UU Perlindungan Anak ke MK

0
42
Ketua KPAI Dr Susanto dan Kuasa Hukum KPAI Muhammad Joni SH MH usai mendaftarkan gugatan JR ke MK. Foto: ist

JAKARTA, LINDUNGIANAK.COM – Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara resmi sudah mendaftarkan gugatan judicial review  (JR) terhadap  Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ke Makamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, dan Rabu (8/1/2020) besok mulai masuk sidang pertama.

Gugatan Judicial Review (JR) ini disampaikan langsung oleh Ketua KPAI Susanto dan didampingi Kuasa Hukum KPAI, Muhammad Joni SH MH di gedung MK, Jakarta.

‘’Sudah cap merah, resmi sudah seluruh rangkaian penyerahan berkas dari KPAI sebagai pemohon kepada MK. Semua berkas sudah diterima MK,’’ ujar Susanto ketika dihubungi lindungianak.com, baru-baru ini

Foto bersama komisioner KPAI, tim kuasa hukum dan sekretariat KPAI. F: ist

KPAI dan tim kuasa hukum mendatangi MK Senin (16/12/2019) sekitar pukul 09.00 WIB untuk mendaftarkan gugatan JR. ‘’Mohon dukungan dan supprotnya sehingga JR ini berlansung sukses,’’ harap Susanto terutama ditujukan kepada seluruh komioner KPAI dan komisioner KPAD/KPPAD di seluruh Indonesia.

JR ini merupakan langkah konstitusi yang diambil KPAI dan didukung KPAD/KPPAD di seluruh Indonesia untuk memperkuat posisi kelembagaan perlindungan anak di pusat dan daerah. Dengan JR tersebut diharapkan posisi KPAI di pusat semakin kuat dengan adanya dengan memasukkan kembali tugas fungsi (tusi) sosialisasi dan penguatan lainnya. KPAD di daerah juga semakin kuat bisa disetujui karena meminta majelis hakim MK mewajibkan KPAD wajib dibentuk di seluruh daerah di Indonesia.

BAJA JUGA :   PKPAID Nilai Tidak Perlu Lembaga Khusus Tangani Korban Kekerasan Seksual

Langkah JR ini sudah lama direncanakan oleh KPAI dan KPAD di seluruh Indonesia atau sekitar 2 tahun lebih. Namun terbentur dengan berbagai permasalahan. Materi JR sudah dibahas KPAI bersama abeberapa KPAD di Indonesia pada Maret 2019 lalu. Kemudian saat Rakornas KPAI yang diikuti KPAD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, DPRD di Jakarta 27-29 November 2019 lalu, materi JR sudah rampung dan segera didaftarkan pasca acara Rakornas KPAI usai.

Rapat antara Komisioner KPAI dengan Komisioner KPAD beberapa daerah yang juga bertindak sebagai pemohon judicial review UU Perlindungan Anak di Jakarta beberapa waktu lalu. Foto: eri syahrial

Sebagaimana diketahui, pembentukan KPAD/KPPAD sejak awalyaitu UU No 23 tahun 2002 kemudian diubah menjadi UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih bersifat bisa dibentuk di daerah. Banyak kepala daerah menafsirkannya KPAD bisa dibentuk dan bisa juga tidak.

Seperti diberitakan sebelumnya, Susanto mengatakan, ada empat pasal yang diajukan ke MK untuk direview, yaitu Pasal 74 ayat 1, pasal 74 ayat 2,  Pasal  76 huruf  a dan Pasal 76 huruf g.

BAJA JUGA :   Modus Trafficking dan Prostitusi Anak Sulit Diidentifikasi

‘’Bila berhasil maka ada penguatan kelembagaan, baik KPAI maupun KPAD di Indonesia. Nantinya pembentukan KPAD di seluruh Indonesia menjadi wajib. Tusi sosialisasi kembali dimasukkan dalam salah satu tusi KPAI dan KPAD ,’’ ujarnya.

Dalam pertemuan pembahasan JR sebelumnya, Kuasa Hukum KPAI  Muhammad Joni mengatakan,  Pasal 74 ayat 2 merendahkan KPAI karena KPAD dibentuk pemerintah daerah, apalagi dapat dibentuk.

‘’Ada pengabaian, seakan-akan KPAD menjadi kebutuhan pelengkap, bukan hak. Ini bentuk pengerdilan hak anak. Ini seakan akan pembentukan KPAD menjadi belas kasihan Pemda,’’ ujar Joni.

Joni juga mempersoalkan frasa lembaga lain yang sejenis ini pada ayat tersebut sehingga terlihat ada keragu-raguan konstisional. Lembaga lain itu bisa saja P2TP2A, LSM dan lembaga lain.

‘’Sehingga ia menjadi tidak pasti. Ketidakpastian itu melanggar konstitusi. Makan batuuji pasal ini adalah Pasal 28 ayat 1 UUD 1945,’’ papar Joni.

Pasal ketiga yang diuji adalah Pasal  76 huruf  a UU No 35 Tahun 2014: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.  Pasal ini  tidak mencakup sosialisasi. ‘’Kita membuat tafsir maka pengawasan itu juga termasuk sosialisasi atau promosi yang tidak bisa dipisahkan dari hak anak. Tidak ada hak anak tanpa pengawasan,’’ beber Joni.

BAJA JUGA :   Sinergi Penguatan Perlindungan Anak di Kepri

Pasal keempat yang diuji adalah  76 huruf g: memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya pelanggaran terhadap UU ini.

Lebih jauh Joni menjelaskan batu uji  yang digunakan dalam UUD 1945. Pasal yang menjadi batu uji terhadap permohonan uji materi tersebut antara lain  28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hiduo, tumbuh kembangg erta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Batu aji lainnya Pasal 28D ayat 1 UU 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakukan yang sama di depan hukum.

Kemudian juga menggunakan batu uji Pasal 28 I ayat 4 UU 1945: Perlindungan, pemajuan,penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

‘’Pemajuan itu adalah to promote atau sosialisasi. Jadi hak anak itu tanggungjawab Negara, terutama pemerintah termasuk pemda. Jadi pemda tidak bisa meninggalkan tanggungjawabnya terhadap KPAD dengan ada frasa dapat dibentuk KPAD di daerah,’’ tegas Joni.(eri syahrial)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here