Kasus Anak Meningkat, Jokowi Minta Ada Hukuman yang Memberi Efek Jera

0
94
Para menteri dan kepala lembaga termasuk KPAI mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membahas penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Kasus Anak Meningkat, Jokowi Minta Ada Hukuman yang Memberi Efrek Jera

JAKARTA – LINDUNGIANAK.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas atau ratas dengan para menteri dan kepala lembaga. Ratas tersebut membahas penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Ratas digelar di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Hadir dalam ratas Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud Md, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, hingga Kapolri Jenderal Idham Azis.

Jokowi mengungkapkan kasus kekerasan terhadap anak selama 2015-2016 meningkat secara signifikan. Kasus kekerasan itu baik secara seksual, fisik, emosional, maupun penelantaran yang selama ini dilaporkan oleh sistem pelaporan Simfoni PPA.

“Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada 2015 tercatat 1.975, dan meningkat menjadi 6.820 pada 2016. Belajar dari data itu, saya yakin fenomena kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es yang selama ini tidak pernah terlaporkan dan hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan,” kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta jajarannya memprioritaskan sejumlah hal untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Pertama, memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Aksi pencegahan dilakukan dengan berbagai model kampanye, model-model sosialisasi dan edukasi publik yang bukan hanya menarik, tapi juga memunculkan kepedulian sosial pada persoalan kekerasan pada anak. Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, ternyata kekerasan seksual menempati posisi teratas diikuti kekerasan psikis maupun kekerasan fisik,” tuturnya.

Kedua, membuka sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan pada anak. Jokowi mengatakan korban, keluarga, ataupun masyarakat harus tahu ke mana melapor jika terjadi kekerasan.

“Nomor layanannya berapa yang jelas dan mudah diketahui. Tentu saja dengan akses pelaporan yang mudah serta yang paling penting adalah mendapatkan respons yang secepat-cepatnya,” ucap Jokowi.

Ketiga, melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan pada anak. Hal itu, kata Jokowi, agar bisa dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan lebih komprehensif.

“Bila perlu one stop service, mulai layanan pengaduan, pendampingan, dan mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.

Kemudian, mengenai penegakan hukum, Jokowi meminta proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak dapat memberikan efek jera.

“Proses penegakan hukum yang memberikan efek jera, terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual pada anak, dan layanan mendapatkan bantuan hukum sangat penting sekali diberikan dan yang terakhir rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial kembali,” pungkas Jokowi.

3 Arahan Presiden Jadi Atensi KPAI

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto yang ikut hadir dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Presiden. Susanto mengapresiasi Presiden Joko Widodo karena membahas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

“Hal ini sebagai bentuk komitmen kepala negara dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan anak untuk mewujudkan SDM unggul,” kata Susanto kepada wartawan, Kamis (9/1/2019).

Susanto mengatakan Jokowi memberi tiga arahan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Jokowi meminta upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terus dioptimalkan agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang unggul dam berkarakter.

“Pertama, mengoptimalkan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Kedua, pentingnya perbaikan sistem layanan pengaduan terkait kasus-kasus anak. Ketiga, reformasi besar-besaran manajemen penanganan kasus anak menuju penanganan yang komprehensif,” ujarnya.

Susanto mengatakan Jokowi menyoroti soal potensi kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Untuk di sekolah umum, saat ini sudah ada Permendikbud 82 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.(redaksi01)

Sumber: detik.com

 

BAJA JUGA :   Korban Anak di Kepri Didominasi Kasus Pencabulan dan Kekerasan Fisik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here