Visum Korban Kekerasan Digratiskan Pemerintah, KPPAD Yakin Korban dan Proses Hukum Terbantu

0
204
Petugas saat membawa salah seoarang anak korban kekerasan ke RS untuk dilakukan visum.

BATAM, LINDUNGIANAK.COM – Ini kabar gembira bagi keluarga korban  kekerasan anak dan perempuan di Indonesia. Derita yang dialami para korban atas kasus yang menimpanya, keluarga merasa terbantu dengan  Pemerintah yang berencana menanggung biaya visum et repertum dan pengobatan yang dijalani korban.

Selama ini, biaya visum sebagai dokumen resmi untuk laporan kepolisian dan pengobatan terhadap korban kekerasan, baik kekerasan seksual atau psikis ditanggung oleh keluarga korban.

Biaya visum dan pengobatan korban tersebut selama juga tidak dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Merujuk pada Pereturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, luka akibat kekerasan tidak dikategorikan sebagai penyakit.

Rencana pemerintah menanggung biaya visum et repertum dan pengobatan korban kekerasan perempuan dan anak di Indonesia disambut positif oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) Provinsi Kepri karena hal tersebut sangat membantu korban dan keluarga korban.

Ketua KPPAD Provinsi Kepri Erry Syahrial menyebutkan, langkah Pemerintah lewat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengratiskan biaya visum dan pengobatan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan langkah maju dalam perlindungan anak.

‘’Selama ini korban sudah menderita karena menjadi korban tindak pidana kekerasan baik fisik maupun seksual. Keluarga korban juga menanggung biaya visum et repertum dan pengobatan korban. Hal tersebut sangat memberatkan, apalagi korban biasanya banyak dari keluarga miskin’’ ujar Erry.

BAJA JUGA :   PKL Siswa-siswi SMK Putra Jaya Dibekali dengan Perlindungan Anak
Erry Syahrial

Dengan mengratiskan biaya visum et repertum dan pengobatan korban kekerasan pada anak dan perempuan atau ditanggung pemerintah maka menunjukkan bahwa Negara hadir  dan semakin peduli dengan nasib anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia.

Tentu saja kebijakan langkah yang diambil pemerintah ini, menurut Erry,  memberikan beberapa dampak positif. Selain korban merasa dipedulikan dan terbantu, proses penegakkan hukum juga terbantu sehingga berjalan lancar.

‘’Selama ini korban enggan melapor karena tidak memiliki biaya untuk visum dan berobat. Proses hukumnya juga terkendala karena menunggu korban memiliki uang lebih, sementara visum dan pengobatan korban harus segera dilakukan supaya bukti kekerasannya tidak hilang dampak,’’ papar Erry.

Tidak adanya biaya visum dan pengobatan korban selama ini juga menjadi kendala bagi lembaga layanan yang ada seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), LSM anak dan perempuan, dan KPPAD yang bertugas mengawasi perindungan anak termasuk kepada para korban.

‘’Lembaga layanan biasanya saling lempar siapa yang membiayai ketika menyangkut visum dan pengobatan karena tidak ada biaya di lembaga mereka,’’ ujar Erry.

Menyangkut biaya visum et repertum korban anak, KPPAD Kepri juga pernah menanggarkan biaya visum dengan jumlah kuota terbatas kepada korban.  Namun tidak ada lagi karena tidak adanya anggaran untuk itu.

BAJA JUGA :   Kekerasan untuk Alasan Disiplin Berdampak Buruk bagi Tumbuh Kembang Siswa

Termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Provinsi Kepri, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri dengan kuota tertentu. Namun lagi-lagi tidak bisa meng-cover semua korban anak dan perempuan yang ada di Provinsi Kepri.

Diungkapkan Erry, KPPAD Kepri termasuk LSM anak dan perempuan yang ada di Batam juga sering mangadvokasi ke Pemerintah Daerah supaya kendala yang demikian lama yaitu biaya visum dan pengobatan korban kekerasan menjadi tanggung jawab pemerintah.

‘’Hasil advokasi kita juga, ada kabupaten  di Kepri dengan APBD yang lumayan dan peduli masalah ini yaitu Kabupaten Bintan dengan sudah mengratiskan biaya visum korban kekerasan,’’ katanya.

Bahkan visum yang dilakukan Puskesmas di Bintan lebih ramah anak lagi dimana dokter mendatangi korban yang sedang sakit  di rumahnya karena korban tidak bisa datang ke rumah sakit.

‘’Kita berikan penghargaan KPPAD Award kepada Puskesmas yang bersangkutan karena sudah bisa melakukan visum untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan yang proaktif,’’ terang Erry.

Presiden Sudah Setuju

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal itu. Presiden, ujar Bintang, memberi lampu hijau kepada Kementerian PPPA untuk mengisi kekosongan dalam hal pembiayaan visum dan pengobatan luka korban kekerasan.

BAJA JUGA :   Menghindari Stigma dan Labeling pada Anak
I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggaran untuk penanggungan visum dan pengobatan luka korban kekerasan, ujar Bintang, salah satunya bisa melalui Dana Dekonsentrasi di Kementerian Kesehatan ataupun Dana Alokasi Khusus. Tak hanya itu, Kementerian PPPA juga mendapat tambahan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penanganan terhadap korban kekerasan. Sebelumnya, Kementerian PPPA dibatasi tugasnya untuk sinkronisasi kebijakan.

“Di sana ada payung hukumnya adalah terkait dengan penanganan kasus kekerasan. Dan dengan tambahan tugas fungsi, kami (Kementerian PPPA) bisa melakukan (pembayaran biaya visum). Kalau kemarin, kami kan melanggar UU,” kata Bintang baru-baru ini.

Bintang menambahkan bahwa Presiden Jokowi memahami betul bahwa Kementerian PPPA memerlukan cakupan tugas dan fungsi yang luas, tak sekadar koordinasi kebijakan. Hal itu didasari terus meningkatnya jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Presiden pun, ujar Bintang, memberi ruang untuk revisi Perpres nomor 59 tahun 2015 tentang Kementerian PPPA. Dalam revisi tersebut, tugas pokok dan fungsi Kementerian PPPA akan ditambah kewenangan dalam menangani korban kekerasan.

“Jadi tugas dan fungsinya tidak hanya koordinatif saja, tapi ke depan bisa melaksanakan implementasi pelaksanaan,” kata Bintang. (redaksi01)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here