DPRD, Disdik dan KPPAD Kepri Sidak ke SMAN 4 Tanjungpinang terkait Siswa Dikeluarkan

0
222
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri Sirajuddin Nur bersama anggota serta komisioner KPPAD Kepri saat meminta keterangan Kepsek SMAN 4 Tanjungpinang

Sekolah Fasilitasi Siswa Tersebut Diterima di Sekolah Lain

TANJUNGPINANG, LINDUNGIANAK.COM – Menyikapi pemberitaan pihak SMAN 4 Tanjungpinang yang mengeluarkan seorang siswa dari sekolah karena ketahuan merokok mendapatkan perhatian shakeholder terkait di Provinsi Kepri.

Jangan sampai ada siswa dan anak di Provinsi Kepri kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Apalagi disebut-sebut sekolah tersebut sudah mengeluarkan 3 siswa lainnya karena melanggar peraturan sekolah.

Rombongan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri turun ke SMAN 4 Tanjungpinang, Rabu (15/1/2020). Pada saat yang bersamaan, dua Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri yaitu Titi Sulastri dan Marlia Saridewi juga turun ke sekolah untuk melakukan pengawasan pemenuhan hak pendidikan anak yang dikeluarkan tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Kepri yang turun ke sekolah tersebut adalah Wakil Ketua Komisi IV Sirajuddin Nur dan sejumlah Anggota Komisi IV DPRD Kepri Hanafi Ekra, Deby Maryanti, Teddy Jun Aksara, Ririn Warsiti.

BAJA JUGA :   Apa Kriteria Anak Dikatakan Telah Ditelantarkan Orangtuanya?
DPRD Kepri, KPPAD Kepri dan Dinas Pendidikan saat sidak ke SMAN 4 Tanjungpinang terkait siswa yang dikeluarkan dari sekolah

Sementara rombongan Dinas Pendidikan Kepri dipimpin langsung Kepala Dinasnya, Muhammad Dali, Kabid Irza.  Rombongan tiga lembaga ini diterima oleh Kepsek SMAN 4 Tanjungpinang Darson dan komite sekolah.

Terkait masalah tersebut, Kepsek SMAN 4 Tanjungpinang Darson menjelaskan bahwa pihak sekolah telah melakukan upaya melalui tahapan-tahapan sesuai peraturan yang berlaku. Terkait dengan peraturan yang ada, pihak orangtua dan siswa juga telah mengetahuinya pada awal anak terdaftar sebagai siswa dengan menandatangani surat pernyataan siswa yang ditandatangani orangtua dan siswa.

‘’Dengan mempertimbangkan kepentingan kelanjutan pendidikan siswa yang dikeluarkan, pihak SMA juga memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk mengikuti ujian semester,’’ ujar Darson.

Bahkan pihak SMAN 4, lanjut Darson, juga yg membantu memfasilitasi mencarikan sekolah baru untuk siswa yang sudah dikeluarkan. ‘’Hal tersebut menunjukkan itikat baik kami agar untuk pemenuhan hak pendidikan anak,’’ ujarnya.

Semua pihak yang hadir di SMAN 4 Tanjungpinang sepakat bahwa sekolah harus dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap yang baik dan berkarakter. Tidak membiarkan anak berbuat semena-semena, semaunya saja dengan melanggar rambu norma-norma  yang seharusnya ditaati. Karena kedepan mereka merupakan generasi yang akan menjadi pemimpin negeri.

BAJA JUGA :   Aturan Permainan Interaktif Elektronik yang Ada Lemah Lindungi Anak

Sesungguhnya tidak ada sekolah yang ingin berbuat untuk merugikan dan merusak siswanya. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kepri, Dinas Pendidikan dan KPPAD  meminta pihak guru SMAN 4 untuk terus menanamkan dan meningkatkan sikap dan karakter para siswanya. Apalagi sekarang SMA 4 semakin meningkat prestasi sekolahnya dgn memperoleh banyak penghargaan-penghargaan mulai dari tingkat kota, provindi, nasional dan bahkan dunia.

Sebelumnya beredar pemberitaan di media online bahwa SMAN 4 Tanjungpinang mengeluarkan salah seorang siswa karena ketahuan merokok di lingkungan sekolah secara semena-mena tanpa memperhatikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

Bahkan disebutkan, sudah ada tiga siswa lainnya yang sudah dikeluarkan dari  sekolah tersebut karena melanggar peraturan sekolah. Dalam pemberitaan tersebut KPPAD Kepri juga dituding tidak peduli dengan kasus tersebut.

BAJA JUGA :   Berikan Efek Negatif, KPAI Minta Orangtua Awasi Anak Bermain Game Daring

Padahal menurut KPPAD Kepri, orangtua korban juga tidak pernah melaporkan atau membuat pengaduan hal tersebut.

Ketua KPPAD Kepri Erry Syahrial dalam kesempatan terpisah  mengatakan, KPPAD Kepri dari dulu sejak lembaga tersebut dibentuk tahun 2007 hingga saat ini selalu memperjuangan hak-hak anak, terutama sekali hak dasar seperti pendidikan.  KPPAD ingin menekan angka putus sekolah dan di sisi lain tidak ada karakter anak terbentuk di sekolah sehingga munclnya permasalahan anak bisa dikurangi.

‘’Sudah lama kami mengadvokasi sekolah, kepsek dan guru supaya jangan sampai mengeluarkan anak dari sekolah. Mengeluarkan anak dari sekolah maka menimbulkan potensi anak putus sekolah,’’  ujar Erry.

Kalau mengeluarkan anak dari sekolah merupakan langkah terakhir  karena siswanya susah dibentuk, maka sekolah harus memfasilitasi anak tersebut diterima sekolah lain. Dengan begitu anak tetap mendapatkan haknya. (redaksi01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here