Kemenag Batam Dukung Diterapkannya Sekolah Ramah Anak di Madrasah dan Ponpes

0
204
Kepala Kemenag Batam (kiri) saat menerima KPPAD Provinsi Kepri di ruangannya, Rabu (15/1/2020).

BATAM, LINDUNGIANAK.COM – Kementerian Agama mulai berbenah menyiapkan sekolah dan lembaga pendidikan di bawah naungannya untuk ramah terhadap anak dan meminimalisir kasus-kasus kekerasan yang terjadi.

Kepala Kemenag Batam Zulkarnaen Umar sudah mulai melakukan persiapan menyosong terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan  Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama.

‘’Ketika PMA terbit kita sudah siap mensosialisasikan dan menjalankannya sesuai dengan aturan dibuat,’’ ujar Zulkarnaen Umar saat berjumpa dengan Ketua dan anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri Erry Syahrial dan Mahmud Syaltut.

Kedatangan KPPAD Kepri ke Kemenag Batam dalam rangka audiensi menyampaikan permasalahan-permasalahan anak yang terjadi di sekolah berbasis agama seperti di madrasan dan pondok pesantren.

Zulkarnaen Umar tidak menapik masih terjadinya   kekerasan di sekolah dan lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Batam.

Terjadap hal itu, Zulkarnaen Umar selaku mengingatkan kepada sekolah dan guru supaya tidak terjadi kekerasan di sekolah dn pondok pesantren yang ada di Batam. Kemenag juga meminta pihak sekolah dan guru melakukan upaya  pencegahan terjadinya kekerasan dan menangani dengan baik bila ada siswa jadi korban kekerasan.

BAJA JUGA :   Pura-pura Pingsan, Bocah 6 Tahun Lolos dari Maut

KPPAD Kepri saat berkunjung ke Pesantren Tahfidz & Sains UI Cendekia yang beralamat di Patam Lestari, Sekupang, Batam dan diterima Ketua yayasan.Agar budaya kekerasan di lingkungan sekolah agama terutama pondok pesantren tidak lagi marak seperti sebelumnya, Kemenag dalam setiap kunjungan ke pondok pesantren juga melihat asal usul guru yang mengajar dan mewanta-wanti supaya tidak ada kekerasan.

‘’Ada memang guru-guru yang direkrut dari pondok pesantren tertentu masih menerapkan budaya kekerasan dalam mendidik dan membimbing anak. Kita tidak mau budaya kekerasan di lingkungan pendidikan agama itu dibawa dari luar ke Batam,’’ sebutnya.

Diakui Zulkarnaen, budaya kekerasan di sekolah agama terutama pondok pesantren memang ada. Apalagi dipicu oleh guru dan pembimbing berasal dari guru muda atau dan siswa senior yang diberi tugas mengawasi siswa atau santri. Apalagi tugas pembimbingan dilakukan selama 24 jam karena tinggal di asrama.

BAJA JUGA :   Cabuli Anak Nasabahnya, Debt Collector Koperasi di Tanjungucang Masuk Bui

Ponpes Menjamur di Batam, Pengawasan Diperkuat

Saat ini mulai menjamur berdirinya sekolah berbasis agama seperti madrasah dan pondok pesantren di Kota Batam. Hal tersebut perlu menjadi perhatian Kemenag dalam hal pengawasan, terutama menyangkut kekerasan terhadap anak.

Ketua KPPAD Provinsi Kepri Erry Syahrial menungkapkan, pihaknya telah menerima berbagai laporan kasus kekerasan  yang terjadi di sekolah berbasis agama di Batam dan daerah lain di Kepri.

Dampak dari kasus tersebut ada siswa yang mengalami cidera fisik, korban minta  pindah ke sekolah lain, korban diberhentikan,  terjadinya  konflik antara sekolah dengan orangtua, bahkan ada beberapa kasus yang bermuara di aparat penegak hukum.

‘’Bahkan ada juga pondok pesantren yang terkesan mengeskploitasi santri-santrinya,’’ ujar Erry.

BAJA JUGA :   Bocah PAUD Diduga Menjadi Korban Kekerasan Oknum Gurunya

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi dalam keterangan tertulisnya keterangan tertulisnya baru-baru ini menyampaikan penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan  Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama bersifat mendesak.

Diakuinya, hingga saat ini di lingkungan Kemenag belum ada regulasi yang mengatur masalah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, sementara kasus-kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat.

Dikatakannya, pencegahan kekerasan anak itu sebagai respons instruksi Presiden Joko Widodo dalam rangka mengatasi masalah kekerasan terhadap anak. Dalam catatan Presiden, kasus kekerasan pada anak, baik kekerasan seksual, emosional, fisik, maupun penelantaran mengalami kenaikan signifikan, yaitu 1.975 laporan pada 2015 menjadi 6.820 pada 2016.

“Sehingga diharapkan PMA tersebut dapat memberikan panduan kepada para guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak,” kata dia.(redaksi01)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here