Mendagri Surati Gubernur Minta Perkuat Anggaran untuk Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

0
718
Mendagri Tito Karnavian

JAKARTA, LINDUNGIANAK.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyurati Gubernur seluruh Indonesia untuk memperkuat upaya pencegahan dan  penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Surat Edaran Mendagri dengan No 460/813/SJ tertanggal 28 Januari 2020 tersebut berisi tentang perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan dan penangganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Surat Edaran Mendagri tersebut keluar menyusul arahan Presiden Jokowi pada pertemuan terbatas (Ratas) di Istana Negara tanggal 9 Januari 2020 lalu yang membicarakan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAJA JUGA :   Santri yang Dikeroyok 17 Temannya di Sumbar Meninggal Dunia

Hadir juga dalam Ratas tersebut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para Menteri termasuk Menteri Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dalam surat edaran yang diterima redaksi lindungianak.com, Mendagri meminta Gubernur seluruh Indonesia memprioritaskan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan semua pihak, memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan, melakukan reformasi secara menyeluruh pada manajemen penanganan kasus yang cepat, terintegrasi, komprehensif serta adanya layanan rehabilitasi sosial dan integrasi sosial kembali.

BAJA JUGA :   Perbuatan Bejat, Siswi SMA di Maluku Diperkosa Pacar dan 16 Teman Sekolahnya
Surat Edaran Mendagri ke Gubernur untuk perkuat perencanaan dan penganggaran pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Untuk melaksanakan upaya tersebut di atas, Tito Karnavian juga meminta Gubernur  seluruh Indonesia untuk memastikan program dan kegiatan serta ketersediaan pembiayaan terkait pencegahan dan  penanganan terhadap perempuan dan anakmelakui Domuken Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020.

Dalam hal APBD tahun 2020 sudah ditetapkan dan belum diakomodir alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pencegahan dan  penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak maka Mendagri meminta dapat hal tersebut dialokasikan dalam Perubahan RKDP tahun 2020 dan perubahan APBD tahun 2020 di setiap daerah.

BAJA JUGA :   Kekerasan terhadap Anak di Rumah Tangga Meningkat

Kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia berdasarkan data KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perlu ada upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lebih baik dari sebelumnya.

Untuk mendukung pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan tersebut harus dimulai dari perencanaan yang baik dan penganggaran yang mendukung, termasuk dalam APBD di masing-masing daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten.(ery)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here